DPRD DKI Ungkap APBD 2023 Fokus untuk Penanganan Banjir, Macet dan Dampak Resesi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 pada Selasa (29/11). APBD 2023 yang disepakati sebesar Rp83.781.085.902.192 (Rp83,78 triliun).

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi Cesnanta Brata mengatakan, anggaran tersebut akan dialokasikan untuk realisasi tiga program kerja, yaitu terkait banjir, kemacetan, dan resesi ekonomi.

"Untuk pendanaan banjir Rp10 triliun lebih, lalu kemacetan Rp14 triliun lebih, dan mengantisipasi dampak ekonomi itu ada Rp10 triliun lebih," kata Michael kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat.

Untuk mengantisipasi resesi ekonomi, pemerinta provinsi mengoptimalkan penyaluran pangan murah, Kartu Jakarta Pintar, Kartu Lansia Jakarta, dan sebagainya.

"Terkait dengan ini, kan kita ada penyaluran pangan murah, ada juga Kartu Jakarta Pintar, Kartu lansia Jakarta, (Kartu) Penyandang Disabilitas, Bantuan Operasional Sekolah, dan tentunya ini dalam rangka mendorong pendidikan agar bisa terealisasi dengan baik di Jakarta," tambah Michael.

Untuk penanganan banjir, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan mengoptimalkan grebek lumpur dan penanganan jalan secara rutin.

"Penanganan rutin, pengerukan, jadi rutin grebek lumpur. Kemarin saya sudah ke beberapa wilayah, semua harus jalan sarana prasarana yang pemerintah daerah miliki turun untuk mengantisi banjir," kata Heru.

Tidak hanya itu, Heru juga berfokus untuk melanjutkan normalisasi.

"Berikutnya adalah mengenai sodetan. Kemarin juga Jakarta Timur, saya sudah sampaikan ke Pak Walikota, ke Asbang, kemarin mereka sudah melakukan pengukuran di lokasi yang untuk sodetan. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik," jelas Heru.