Hitung-hitungan Karir Politik Anies Usai Lengser dari Gubernur DKI

Masa Jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta akan habis pada 16 Oktober 2022 bulan depan. Tetapi, karir politik Anies setelah tidak lagi memimpin ibu kota masih menyisakan tanda tanya.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno berpendapat, nasib politik Anies setelah jabatannya berakhir akan menjadi perjalanan yang berliku. Dia harus mendapatkan dukungan politik dari parpol agar bisa melenggang ke Pilpres 2024.

"Sangat terlihat Anies Baswedan itu untuk menjadi sosok kandidat di pilpres 2024 yang akan datang, cuma ada dua hal penting yang mesti harus diperhatikan secara serius oleh Anies Baswedan jika ingin maju di 2024, karena dua hal ini merupakan jalan yang cukup berliku, terjal dan mendaki," kata Adi lewat pesan suara, Kamis (15/9).

"Anies harus bisa memastikan mendapatkan dukungan partai politik yang menggenapkan ambang batas presiden 20 persen," sambungnya.

Anies Harus Kerja Keras

Dalam konteks itu, Anies butuh kerja keras. Menurut Adi, selama ini partai politik yang dikaitkan dengan Anies hanya Nasdem. Namun, sejauh ini partai besutan Surya Paloh itu belum resmi mendeklarasikan capres.

"Anies harus bekerja keras supaya setelah tidak lagi menjadi gubernur di tanggal 16 Oktober itu, popularitas dan elektabilitasnya tetap stabil. Karena ada kecenderungan kalau sudah tidak menjadi pejabat publik aura kebintangannya itu meredup," tutur Adi.

Dia lalu mencontohkan Mahfud MD ketika menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi yang selalu dikaitkan dengan pilpres. Mahfud dinilai sebagai tokoh yang pintar dan punya integritas. Tetapi ketika tidak lagi menjabat sebagai ketua MK, pemberitaan terkait Mahfud mendadak sepi. Bahkan namanya tidak pernah muncul sebagai kandidat capres.

"Anies khawatir juga masuk dalam jebakan politik semacam itu, semacam kutukan bahwa orang kalau sudah tidak lagi menjadi gubernur, pejabat publik, kebintangan pesonanya akan luntur dengan sendirinya, sirna tanpa mendapatkan respon positif bagi masyarakat," jelas Adi.

Anies Harus Punya Panggung Politik

Analis Politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin juga memandang sama. Eksistensi Anies usai melepas jabatannya tergantung dari bisa atau tidaknya mantan Mendikbud itu menjaga elektabilitas. Sebab, hak istimewa sebagai pejabat publik sudah hilang.

"Artinya privilege jabatan itu hilang, kan dengan jabatan itu ada uang, ada jaringan, ada jabatan ada keterkenalan di media, ada elektabilitas di situ ada prestasi di situ, tapi ketika menjabat kan kehilangan semua itu," kata Ujang.

Dia menyarankan Anies memerlukan panggung-panggung politik kurang lebih hingga Oktober 2023 jelang pendaftaran capres-cawapres di KPU. Elektabilitas mantan Mendikbud itu harus naik dan stabil untuk bisa berada di peringkat 3 besar capres.

"Kalau itu bisa dilakukan mungkin bisa mendapatkan partai, tetapi kalau ke depan elektabilitas anies hingga jelang pendaftaran capres oktober 2023 elektabilitasnya stagnan atau turun partai partai akan lari," kata Ujang.

Maka dari itu, tantangan terbesar Anies ke depan adalah mendapatkan panggung-panggung politik agar bisa berinteraksi dan memperoleh simpati rakyat. Anies harus keliling membangun jaringan maupun relawan supaya bisa mendapatkan panggung politik itu.

"Karena tanpa panggung politik, tanpa pemberitaan sulit menaikkan elektabilitas jadi yang harus dilakukan membuat panggung momentum politik itu agar elektabilitasnya konsisten dan naik," jelas Ujang.