Survei ahli Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menemukan adanya keterbelahan ahli dalam menilai kinerja Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Sebesar 47,6 persen mengaku puas dengan kinerja Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Anies Baswedan, dan 51,8 persen mengaku tidak puas.
Survei ini juga menguji beberapa program strategis Pemprov DKI Jakarta. Dari 8 program yang diuji, empat program yang dinilai puas oleh ahli (di atas 50 persen) adalah upah (69,4 persen), transportasi (64,7 persen), harga kebutuhan pokok (54,1 persen), dan harmoni sosial (53,5 persen).
"Sementara empat program yang kepuasannya di bawah 50 persen adalah birokrasi (47,1 persen), lapangan kerja (37,6 persen), lingkungan (32,4 persen) dan hunian layak (24,7 persen). Presentase peningkatan UMP sekitar 40 persen terjadi di DKI Jakarta dari 2017 ke 2022," ujar Peneliti CSIS Arya Fernandes, Selasa (7/6).
Menurut Arya, kenaikan UMP yang cukup drastis ini ditengarai membuat persepsi responden soal kemampuan DKI Jakarta dalam menciptakan lapangan kerja menjadi lebih rendah.
Survei ahli ini dilakukan dalam periode 28 Maret – 12 April 2022 kepada 170 ahli yang berasal dari beragam profesi mulai dari peneliti/NGO, dosen/akademisi, profesional, wartawan, pengusaha, anggota DPR/DPRD, anggota partai politik, birokrat, dan mahasiswa.
Pemilihan ahli dilakukan secara purposif kepada ahli yang dipandang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam menganalisis isu-isu sosial, politik, dan ekonomi. Dari 170 responden ahli yang berhasil diwawancarai, 110 sampel diwawancarai secara tatap muka dan 60 sampel dilakukan secara virtual.