Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali meraih penghargaan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) untuk lima kali berturut-turut. Ini menjadi bukti kolaborasi antara eksekutif dan legislatif di Jakarta berjalan dengan baik.
Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino mengatakan, capaian ini memberikan keuntungan bagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, baik secara pribadi maupun karier politik. Ini jadi modal mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu jika nantinya akan maju dalam kontestasi politik yang lebih tinggi.
“Dengan track record kepemimpinannya selama menjadi Gubernur DKI Jakarta yang telah membawa Pemprov DKI Jakarta meraih penghargaan WTP ke-5 kali nya tentu akan menjadi prestasi yang dapat meningkatkan popularitas, citra dan kepercayaan publik dalam kepemimpinan Anies,” katanya kepada merdeka.com, Rabu (1/6).
Dia mengungkapkan, dengan diraihnya opini WTP lima kali berturut-turut dapat membuktikan Anies dan Pemprov DKI memiliki transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan. Sehingga Pemprov DKI Jakarta telah berhasil membentuk lingkungan kerja yang bersih dan efisien.
“Pemprov DKI berhasil dalam mengelola anggaran dan sebagai wujud nyata kolaborasi Pemprov DKI Jakarta dengan berbagai pihak, seperti dengan legislatif maupun dengan SKPD di lingkungan Pemprov DKI Jakarta telah berjalan dengan baik,” ujarnya.
Wibi mengingatkan, capaian prestasi ini harus dapat dipertahankan. Ada beberapa catatan yang harus diperhatikan Pemprov DKI, yaitu efektivitas kerja. Harapannya anggaran yang digunakan dapat tepat sasaran dan efektif menyelesaikan permasalahan di Jakarta.
“Diharapkan momen ini dapat menjadi motivasi Pemprov DKI Jakarta untuk terus berinovasi meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” tutupnya.