PSI: MUI DKI Seharusnya Bina Mental dan Spiritual Masyarakat Bukan Bentuk Cyber Army

Ketua Fraksi PSI di DPRD DKI, Idris Ahmad menilai, Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI tidak tepat membentuk cyber army. Pembentukan tim siber disebut Idris merupakan tugas perangkat daerah dan penegak hukum sesuai menjalan fungsinya.

"Upaya pembentukan cyber army seharusnya tidak dilakukan oleh MUI DKI," kata Idris, Senin (22/11).

Menurut Idris, sebagai organisasi keagamaan, MUI seharusnya fokus terhadap upaya pembinaan, pendidikan mental dan spiritual di tengah-tengah masyarakat. Membina masyarakat dalam bersosialisasi juga melibatkan para ulama di bawah naungan MUI. Tujuannya, untuk menciptakan akselerasi kerukunan antar masyarakat dalam menerapkan toleransi.

"Pembinaan ini dilakukan seharusnya dengan menggerakkan ulama-ulama yang bernaung di bawah MUI," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta KH Munahar Muchtar menyatakan pembentukan pasukan siber untuk melawan "buzzer" yang menyerang ulama dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, tidak terkait dengan dana hibah Rp10,6 miliar.

"Kami membentuk pasukan siber karena saat ini marak informasi hoaks yang dapat memecah belah umat, terutama umat Islam dan ulama," kata KH Munahar Muchtar dilansir Antara, Sabtu (20/11).

Menurut Munahar, pada rapat dengan Bidang Infokom MUI DKI Jakarta, Jumat (11/10), membicarakan program ke depan serta makin banyaknya informasi yang terindikasi memecah-belah anak bangsa, terutama umat Islam dan ulama. "Karena itu, ada gagasan dari kami untuk membentuk semacam cyber army," katanya.

Munahar menjelaskan, pasukan siber itu dibentuk atas inisiatif MUI DKI untuk melawan informasi hoaks, sebagai upaya membela umat dan ulama.

"Melawan informasi hoaks untuk umat Islam dan ulama, adalah salah satu tugas MUI, melakukan amar ma'ruf nahi munkar," katanya.