Ada Anggaran Tak Masuk Akal di RAPBD DKI, Wakil Ketua DPRD DKI Sebut Pasti Ketahuan

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik meyakini tidak ada anggaran aneh yang akan lolos ke dalam APBD 2020, kendati dalam kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) ditemukan beberapa mata anggaran yang dianggap aneh dengan nilai fantastis.

Taufik juga mengatakan upaya dinas memasukkan anggaran tak realistis pada akhirnya akan tetap terdeteksi. Lagi pula, kata Taufik, kejadian adanya anggaran fantastis tidak hanya terjadi tahun ini saja.

"Ketemu sudah pasti. Kami setiap tahun menemukan, cuma dulu enggak kita buang ke publik. Kita diskusikan di forum yang sah ini," ujar Taufik, Jakarta, Kamis (31/10).

Politisi Gerindra itu mengatakan ada perbedaan besar ramainya mata anggaran lem aibon dengan usulan anggaran anggaran siluman KUA-PPAS di tahun-tahun sebelumnya, yaitu publikasi media.

Menurutnya, teguran ataupun tindakan terhadap anggaran tidak rasional selalu ada dan dibahas dalam rapat komisi. Sehingga, kata Taufik, luput dari pemberitaan ataupun dampaknya pembahasannya tidak besar.

"Ada yang enggak beres-beres juga kesisir, cuma tahun lalu kan enggak lapornya ke media, lapornya pada forum, saat pembahasan," tandasnya.

Proses anggaran DKI Jakarta menjadi sorotan publik saat Dinas Pendidikan mencantumkan usulan pengadaan lem aibon untuk sekolah negeri di Jakarta Barat senilai Rp82,8 miliar, pengadaan pulpen untuk sekolah di Jakarta Timur dengan nilai Rp124 miliar.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Syaefulloh mengatakan tidak ada kebutuhan lem aibon dari sekolah Jakarta Barat. Munculnya usulan itu untuk menyesuaikan pagu anggaran sembari menunggu hasil kebutuhan yang diinput oleh seluruh sekolah.