Dua opsi Pemprov DKI atasi masalah lahan di Bukit Duri

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menyatakan ada dua opsi sebagai solusi permasalahan lahan di Bukit Duri, Jakarta Selatan. Pertama adalah dengan memanfaatkan Wisma Ciliwung dan kedua mengambil alih bangunan kolonial yang luasnya lebih dari 1000 meter.

"Pertama saya tugaskan Pak Wali Kota untuk Wisma Ciliwung dicek legalnya, karena Pemda bisa bayar hak dasar tanah tersebut bila sudah benar. Menurut info, kepemilikan baru pada bukti pembayaran PBB. Jadi Pak Walikota koordinasi, panggil pemiliknya dengan BPN Jakarta Selatan untuk dibantu proses supaya status tanah jelas, kalau sudah jelas kita anggarkan di DKI," jelas Saefullah di Balai Kota Jakarta, Rabu (5/9).

Terkait hal kedua, Saefullah menerangkan, saat ini pihaknya akan terlebih dulu bersurat dengan Kementerian Keuangan. Harapannya, Kemenkeu bisa menghibahkan bangunan eks kolonial tersebut kepada Pemprov DKI untuk dimanfaatkan.

"Kedua itu ada tanah Kemenkeu yang terlantar bangunannya, zaman Jepang atau Belanda, enggak kepakai sayang. Kita mau tulis surat, nanti Pak Guburnur ke Kemenkeu untuk dihibahkan ke Pemprov, sementara dua itu," beber Saefullah.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, program community action plan (CAP) di Bukit Duri, Jakarta Selatan masih berproses. Pelaksanaan program diperkirakan bisa lebih lama jika dibandingkan wilayah lain seperti Kampung Kunir dan Kampung Akuarium.

"Tahapannya di Bukit Duri itu lebih panjang dibandingkan dengan di Kampung Akuarium dan di dua tempat di (Jakarta) Utara," kata Anies di Balai Kota, Selasa 24 Juli 2018.

Reporter: Muhammad Radityo
Sumber: Liputan6.com