Kakorlantas nilai langkah Anies robohkan JPO Bundaran HI terlalu buru-buru

Kakorlantas Mabes Polri Irjen Royke Lumowa mempertanyakan, atas kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas dirobohkannya Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Sebab, akan timbul kemacetan.

"Tentu akan mempengaruhi, ini kan kenapa dihapus karena nanti underpas. Penyeberangan lewat bawah tanah. Pasti mengganggu, ada hambatan sedikit (lalu lintas)," katanya di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Selasa (31/7).

Kata Royke, Anies terbilang terburu-buru dalam mengambil keputusan. Sebab, 18 hari lagi akan dihelat Asian Games 2018 d Jakarta.

"Saya juga enggak tahu ini kenapa itu buru-buru dirobohkan, kan harusnya nunggu Asian Games. Buru-buru dikerjakan mungkin biar proyeknya cepet selesai," ujarnya.

Royke mengaku belum mengetahui apakah hal itu sudah dikomunikasikan oleh pihak Polda Metro Jaya. Sebab, hingga kini dirinya mengaku belum mendapatkan informasi soal dirobohkannya JPO tersebut.

"Saya nggak tahu ini udah koordinasi sama Polda Metro belum. Nanya ke jajaran, belum ya. (Seharusnya) Kalau Pemprov kan komunikasi sama pak Darmanti, Polda Metro," tegasnya.

Meski demikian, lanjut Royke, akan mempersiapkan personel untuk mengurai kemacetan apabila dibuatkan underpass untuk orang.

"Sudah ada personel ngatur. Memang yang macet di situ doang. Kalau liat sih itu iya, terlalu cepat dilakukan eksekusi karena memang kenyataannya mengganggu, karena penyeberangan sebidang ini namanya, pelican crossing. Orang menyeberang di jalan, bukan elevated atau di atas."

Sementara itu Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Yusuf mengaku sudah diberitahu terkait JPO Bundaran HI akan dirobohkan. Namun, saat ditanyai surat izin ia melemparkan ke Pemprov DKI Jakarta.

"Tanya aja sama mereka, kan sudah berjalan, sudah kita bantu pengalihan arus," kata Yusuf di Polda Metro Jaya.