DPRD DKI dukung rencana Ahok beli PAM Palyja

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana mengakuisisi Perusahaan Air Minum (PAM) Palyja. DPRD DKI Jakarta mendukung rencana tersebut sebab warga sering mengeluhkan pelayanan yang didapat.Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, warga Jakarta bukan mendapatkan keuntungan dengan berlangganan Palyja. Sebab keuntungan hanya dirasakan oleh pihak asing, bukan Pemprov DKI Jakarta atau warganya."Ambil alih, apapun caranya. Ini asing sudah seenaknya menikmati keuntungan, pelayanannya juga buruk. Kita tidak boleh kalah dan diinjak-injak oleh asing," ujarnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (4/11).Dia mengharapkan, Pemprov DKI Jakarta bergerak cepat mengambil alih pengelolaan air dari perusahaan asing tersebut. Selama kontrak terus berjalan, lanjutnya, maka kerugian DKI Jakarta terus berlanjut. Sementara para pekerja dan perusahaan itu menikmati penghasilan mereka dan profit yang luar biasa besar. Prasetyo mendesak biro hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk bergerak cepat mengantisipasi ancaman kerugian negara triliunan rupiah. "Potensi kerugian negara ini triliunan rupiah. Jangan dianggap sepele, apapun caranya harus diambil alih sebelum kontrak berakhir," tegas Prasetyo. Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, pelayanan air Palyja juga sering menuai protes masyarakat. Ia mendapat laporan warga, air Palyja kotor dan bau. Kondisi air yang seperti itu menurutnya membuktikan kualitas pelayanan kerja operator tersebut buruk dan tidak layak dipertahankan. "Pemerintah tidak boleh menyediakan air kepada warganya dengan kondisi tidak layak. Ini DKI, ini ibukota, kebutuhan primer seperti air bersih harus diperhatikan baik baik," tutupnya. Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, PAM Palyja telah mengambil uang DKI Jakarta dalam jumlah luar biasa. Basuki memastikan akan mengambil alih operator pelayanan air asal Swiss tersebut. "Sudah banyak duit DKI yang mereka (Palyja) ambil. Makanya kita akan beli, kita masih tunggu selesainya gugatan LBH," ujarnya.