Ahok heran lahan kampung deret mendadak disorot jelang Pilpres

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) DKI Tahun Anggaran 2013, BPK RI menemukan banyak penyimpangan dalam program penataan kampung deret. Meski menerima, Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengaku heran kenapa masalah itu baru terendus sekarang."Makanya saya mempertanyakan BPK, kenapa di zaman pilpres ini cuma nyerangnya KJP sama temuan kampung deret? Kenapa yang Bantar Gebang Anda enggak ngomong?" kata Ahok saat ditemui di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (14/7).Sebenarnya, kata Ahok, di Jakarta ini cukup sulit menemukan yang mana lahan provinsi mana yang milik negara. Untuk itu, dia berharap Badan Pertahanan Nasional (BPN) siap duduk bersama dengan pemprov untuk meluruskan masalah ini."Itu juga persoalannya, kita mesti duduk bersama lagi. BPN memberikan prona sertifikat kepada masyarakat yang tidak mampu, itu di atas lahan negara enggak? Di tanah negara toh? Terus saya tanya, lahan negara sama lahan provinsi sama enggak? Beda. Itulah indonesia," beber Ahok."Kalau baca peta BPN, Monas itu lahan negara atau provinsi? Lahan negara, karena belum ada sertifikat. Itu yang terjadi di aturan negara ini. Sekarang kalau masyarakat tinggal di tanah negara, itu hak rakyat enggak? Iya. Jadi salahnya di mana?" sambungnya.Mengingat kejanggalan itu, Ahok tak bosan menantang BPK mengaudit lebih dalam kondisi keuangan di Jakarta."Makanya saya tantang BPK, audit yang lebih kejam. Anda audit. Kalau saya, pingin DKI dibikin disclaimer saja enggak dinyatakan pendapat, supaya provinsi, kabupaten, dan kota lain, tidak sama dengan standar kita, kita akan ribut. Suruh KPK periksa semua. Audit aja semua. Aku tantang BPK untuk audit yang lebih keras," pungkas Ahok.