Politikus Demokrat: Karena KJS Jokowi, bayi Dera ditolak RS

Wakil Ketua Komisi IX DPR Nova Riyanti Yusuf mengkritisi kebijakan Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang diluncurkan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Menurut Nova, seharusnya kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus diselaraskan dan disosialisasikan di berbagai rumah sakit terlebih dahulu. Apalagi, tunggakan Pemprov DKI ke rumah sakit juga masih banyak yang belum dibayar."Kebijakan diberlakukan setelah ada sosialisasi, kesiapan infrastruktur, seperti sumber daya manusia (SDM), alat kesehatan, sistem rujukan, dan lain-lain. Pak Jokowi harusnya sudah jelas dulu ini semua. Sama sekali berbeda dengan menunggu anggaran yang biasanya cair Maret. Semua birokrasi taulah cair baru Maret," kata Nova dalam rilis yang diterima merdeka.com, Rabu (20/2).Politikus Partai Demokrat ini mengatakan, karena KJS ini, lonjakan pasien di berbagai RS tak terhindarkan. Bahkan, kata dia, banyak warga yang mengaku-ngaku miskin karena minimnya pengawasan pemerintah. Selain itu, KJS juga sering kali membuat pihak rumah sakit ketakutan."RS dibuat ketakutan dengan lonjakan pasien sampai 70 persen. Justru KJS membuat rakyat miskin tergerus oleh orang-orang yang hanya bermodalkan KTP," imbuhnya.Nova pun menuding bahwa akibat karut marutnya sistem KJS yang diberlakukan Pemprov DKI Jakarta, berdampak pada tewasnya bayi malang, Dera Nur Anggraini yang ditolak di delapan rumah sakit (RS) dengan alasan minimnya ruang Neonatal Intensive Care Unit (NICU) yang dimiliki RS.Nova menambahkan, saat ini masyarakat tengah tersihir dengan sosok Jokowi, sehingga lupa memberikan masukan untuk memperbaiki pelayanan Pemprov DKI."Problemnya kader-kader kesehatan juga tersihir magisme sosok Jokowi, jadi kalau ketemu mungkin lupa laporan, lupa diskusi. Cuma ajak foto bareng doang. Padahal Pak Jokowi kan butuh masukan dari kader yang riil di masyarakat," tandasnya.