Penyerapan di bawah 90 persen, pengerjaan program tertunda
Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkapkan akan banyak kontraktor yang kerjanya tidak bagus dalam penggarapan program kerja pada Tahun 2013. Ini disebabkan karena penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak sesuai rencananya.
"Saya kira pasti maksimal 90 persen. Tapi beberapa sudah menyerah cuman 70-an persen. Akhirnya banyak kontraktor tidak bagus kerjanya dan tidak selesai. Makanya kita sodorin supaya mereka bisa selesaikan tahun depan," tegasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (23/12).
Namun ternyata, rencana dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak disambut baik oleh para kontraktor. Pasalnya mereka lebih memilih untuk mendapatkan denda karena keterlambatan pembayaran ketimbang dibayar pada tahun selanjutnya.
"Beberapa mereka pilih denda. Tidak apa, kita perbaiki tahun depan," keluh mantan Bupati Belitung Timur.
Dengan demikian maka sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) akan menjadi besar. Sehingga akan dimasukkan ke APBD tahun berikutnya. Menanggapi hal ini Ahok tidak merasa ada yang perlu dikhawatirkan. "Ya tidak apa-apa. Bukan ilang ini," tandasnya.
Baca juga:
Terhalang SPBG, rencana penghilangan BBM bersubsidi terkendala
Habis Natal, Ahok rombak pejabat eselon II
Meski ada kecurangan, proses lelang kepsek tetap dilanjutkan
Ahok: Penutupan pintu tol cuma pindahkan macet, udah dicabut
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ini alasan Pemerintah gandeng kontraktor Jepang selesaikan proyek MRT Jakarta rute Bundaran HI-Kota.
Baca SelengkapnyaProses pembuatan tempe tidak sesulit yang dibayangkan. Anda bahkan bisa mencobanya sendiri di rumah dengan bahan-bahan yang sederhana.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, kesuksesannya ini berkat doa dan restu dari orang tuanya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pertemuan itu membahas terkait program pemerintah saat ini supaya bisa dilanjutkan oleh presiden terpilih agar terjadi kesinambungan pembangunan.
Baca SelengkapnyaSampai akhir tahun ini akan ada 19 juta peserta Kartu Prakerja sejak program ini diluncurkan pada tahun 2020.
Baca SelengkapnyaMasih Yadi, kerugian negara sekitar Rp5 miliar sudah dikembalikan oleh tersangka.
Baca SelengkapnyaRealisasi ini meningkat sebesar 99,96 persen (yoy) dibandingkan dengan realisasi Januari tahun sebelumnya.
Baca SelengkapnyaDenda 5 persen ini tentunya akan diberikan kepada pekerja yang belum mendapatkan THR dari waktu yang ditetapkan pemerintah.
Baca SelengkapnyaProses sertifikasi tanah era Presiden Jokowi melesat cepat.
Baca Selengkapnya