Meski ada kecurangan, proses lelang kepsek tetap dilanjutkan
Merdeka.com - Meski terdeteksi ada kecurangan di tes tahap pertama, proses lelang jabatan kepala sekolah di DKI Jakarta tetap dilanjutkan. Peserta yang lolos segera mengikuti tahap manajerial yang meliputi tes psikologi, menggunakan komputer, pemaparan dan diskusi.
Agar kecurangan tak kembali terulang, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, akan bekerja sama dengan Mabes Polri dan swasta dalam pelaksanaannya.
"Jadi nanti kami gunakan asesor-asesor seperti Mabes Polri dan swasta ada 60 lebih yang terlibat. Nanti kamu buat penilaian. Kamu cari kejujuran-kejujuran itu," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (23/12).
Jika Mabes Polri dan swasta bertugas melaksanakan dan pengawasan ujian tahap kedua, maka Badan Kepegawaian Provinsi (BKP) DKI Jakarta akan membuat sistemnya. Dengan menggandeng pihak lain, Ahok berharap ada perombakan besar-besaran dari sistem yang sudah ada sebelumnya.
"Ini jalan terus tahap II. Itu BKD yang tahu formulanya. Kita justru akan cari yang mana yang jujur dan mana yang tidak jujur itu tadi. Kami lagi siapkan mau ganti perombakan besar-besaran. Habis libur ini," tandasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca SelengkapnyaMengingat karena pada 8-9 Februari sehubungan dengan hari libur dan cuti bersama.
Baca SelengkapnyaDewas KPK memutuskan bukti dugaan etik Firli Bahuri sudah cukup untuk disidangkan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kedua pengaduan itu telah dilaporkan ke Bawaslu RI pada 19 Februari 2024 dan dibalas pada 22 Februari 2024, dengan status laporan tidak memenuhi syarat materil.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta menerima 149 aduan terkait pembayaran THR di perusahaan swasta.
Baca SelengkapnyaSidang pelanggaran etik itu digelar pada hari ini.
Baca SelengkapnyaDKPP diharapkan bisa bekerja secara lebih nyaman, melaksanakan tanggung jawab sepenuhnya,
Baca SelengkapnyaPemeriksaan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
Baca SelengkapnyaDewas KPK menggelar sidang etik terkait dugaan pungli
Baca Selengkapnya