Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta meminta kepada penyelenggara Djakarta Warehouse Projects (DWP) untuk memberikan laporan keuangan hasil penjualan tiket, makanan dan minuman secara transparan ke Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD). Sebab, dengan transparan nantinya pendapatan pajak yang dihasilkan dari acara itu akan terserap secara maksimal.

"Penyelenggara DWP ini harus memberikan laporan yang transparan, terkait dengan penjualan tiket, pendapatan dari penjualan tiket, kemudian dari penjualan makanan dan minuman," kata Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Jupiter, Jumat (13/12).

Berdasarkan pengalaman pada tahun 2017 lalu dari penyelenggaraan DWP, Pemprov DKI mendapatkan keuntungan pajak sebesar Rp 10 miliar. Ia menilai penghasilan itu masih terbilang belum maksimal, karena melihat harga tiket dan jumlah peserta yang hadir. Sebab, dirinya menilai pada tahun ini pemasukan ke kas daerah sebesar Rp 20 miliar.

"Karena dari tiket bisa maraup keuntungan lebih dari Rp 30 miliar selama 3 hari. (Harusnya) pajak yang diterima sekitar Rp 20 miliar," katanya.

Pantau Kegiatan

Lebih lanjut ia meminta kepada Kepala (BPRD) Faisal Syafruddin, agar menginstruksikan kepada bawahannya untuk menempatkan petugas di acara tersebut. Sehingga, setiap harinya bisa memantau laporan keuangan dari kegiatan DWP yang akan digelar pada 13 hingga 15 Desember 2019, di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta Pusat.

"Mendesak pegawai BPRD melakukan pengawasan mulai dari hari ini, sampai di hari Minggu. Beri ruang usaha lebih luas dan mudah bagi mereka, tetapi awasi ketat kewajiban mereka membayar pajak," pungkasnya.