Pemprov DKI Jakarta Ajukan Penurunan Rp 2,5 Triliun di APBDP 2019
Merdeka.com - Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2019 mengalami penurunan sekitar Rp 2,5 triliun. APBD 2019 yang telah ditetapkan yakni sebesar Rp 88,09 triliun.
"Diusulkan akan ada pengurangan Rp 2,5 triliun," kata Saefullah di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (12/8).
Dia menjelaskan penurunan APBDP 2019 disebabkan karena tidak tercapainya beberapa target pendapatan daerah pada tahun 2018. Pada APBD 2018 target pendapatannya yakni sebesar Rp 74,77 triliun dan turun menjadi Rp 74,63 triliun atau turun Rp 142 miliar.
Angka tersebut kemudian dijumlahkan dengan selisih antara hasil audit BPK dan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) sebesar Rp 2,4 triliun. Penurunan nilai anggaran ini pun nantinya dibahas di setiap rapat komisi.
"Nanti dibahas lagi, ada di belanja langsung ada di belanja tidak langsung," ucapnya.
Sementara itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengaku optimis pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dapat selesai sebelum pelantikan anggota dewan periode 2019-2024.
"Semuanya fokus ke APBD perubahan, karena saya rasa kalau fokus bisa selesai. Perubahan kan sedikit, sehingga pembahasannya nggak seperti murni. Apa-apa yang kurang apa-apa yang nambah," ujar Prasetyo.
Selain itu, dia menyatakan hal yang lumrah bila pihak Pemprov DKI Jakarta mengajukan program terbaru saat ini.
"Boleh saja, kita coba, apakah ada anggarannya. Kita lihat, misalnya, ingin mengadakan even internasional Formula E," jelasnya.
Reporter: Ika DefiantiSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemprov DKI Ingatkan Warga Balik Mudik Tak Bawa Saudara ke Jakarta Tanpa Jaminan Pekerjaan
Pemprov DKI Jakarta mencatat 80 persen sudah kembali ke ibu kota.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Terima 149 Aduan Terkait THR, Paling Banyak dari Perusahaan di Jakarta Selatan
Pemprov DKI Jakarta menerima 149 aduan terkait pembayaran THR di perusahaan swasta.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Temukan Penyebaran DBD Meningkat, Kasus Paling Banyak di Jakarta Selatan
Pemprov DKI Temukan Penyebaran DBD Meningkat, Kasus Paling Banyak di Jakarta Selatan
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemprov DKI Jakarta Gelar Pasar Murah, Catat Lokasi dan Waktunya
Pasar murah di Jakarta digelar mulai 26 Februari sampai 9 Maret 2024
Baca SelengkapnyaSegera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi
Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca SelengkapnyaWaspada DBD di Indonesia Melonjak Sampai Bulan April, Kenali Gejalanya
Per 1 Maret 2024, tercatat kasus DBD mencapai 16.000 kasus
Baca SelengkapnyaRapat di DPR, Mendagri Tito: Sudah Mulai Banyak Pelintiran soal Masalah Aglomerasi
Proses pembahasan Jakarta akan menjadi wilayah aglomerasi sudah dibahas dengan melibatkan sejumlah pakar sejak April 2022
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Tenggat Sepekan Peserta Pemilu Tertibkan Alat Peraga Kampanye: Sudah Membahayakan
Terbaru, pengendara terlibat kecelakaan lantaran bendera partai di jalan Gatot Subroto, Jaksel
Baca SelengkapnyaPasien DBD di Depok Melonjak 2 Kali Lipat, Mayoritas Anak-Anak
Penderita DBD di Depok melonjak drastis di Februari hingga 119 kasus
Baca Selengkapnya