Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, mengeluarkan surat keputusan tidak memperpanjang izin usaha Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis di Pademangan, Jakarta Utara. Sejak surat tersebut keluar otomatis operasional hotel yang diduga sebagai tempat prostitusi itu ditutup.

Sejumlah pihak mengapresiasi langkah Anies yang belum genap sebulan menjabat. Bahkan diharapkan tak hanya Alexis yang ditutup, tapi juga semua hotel yang terindikasi dijadikan tempat prostitusi.

Untuk memberantas praktik prostitusi, Pemerintah DKI Jakarta tak cukup hanya dengan mencabut izin atau menutup hotel. Upaya memberantas praktik prostitusi perlu langkah komprehensif.

"Level analisanya beda. Menutup sebuah hotel dengan mengatasi penyakit masyarakat itu beda," jelas Sosiolog Universitas Gajah Mada, Sunyoto Usman, saat dihubungi merdeka.com, Kamis (2/11).

Kebijakan menutup hotel memiliki rujukan jelas yaitu melalui regulasi. Sementara mengatasi prostitusi yang erat kaitannya dengan penyakit moral masyarakat tak cukup hanya dengan kebijakan kepala daerah tapi perlu upaya komprehensif. Tak hanya menutup hotel, tapi harus dibuat manajemen perencanaan yang matang.

"Aturan-aturan yang dipakai di tingkat daerah dan nasional seperti apa. Lalu itu kan ada investasi, itu dilakukan siapa? Kedua sumber daya manusia untuk mengatasi persoalan itu juga harus disiapkan karena (menutup) itu tidak cukup," jelasnya.

Pihak lain seperti kepolisian dan pengadilan juga harus dilibatkan dalam kebijakan ini. Tujuannya, untuk menghadapi berbagai kendala ke depan jika kebijakan penutupan hotel yang terindikasi dijadikan tempat prostitusi akan terus berlanjut.

Selanjutnya, agar tidak muncul masalah sosial lain seperti pengangguran pascapenutupan dilakukan, maka warga yang kehilangan mata pencaharian sebagai dampak penutupan juga harus diperhatikan.

Jika menilik penutupan Gang Dolly oleh Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, itu dilakukan secara komprehensif. Sebelum ditutup, Risma telah memikirkan dampaknya termasuk solusinya. Sedangkan Alexis berkaitan dengan persoalan perizinan dan lainnya. "Policy pada level yang lebih tinggi," ujarnya.

Sunyoto mengatakan jika saran MUI agar Anies Baswedan menutup semua hotel yang terindikasi membuka layanan prostitusi, pendekatannya harus makro karena harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan banyak pihak atau instansi seperti ketenagakerjaan, LSM, berbagai asosiasi, dan lainnya. "Harus ada kolaborasi," kata dia.

Anies, kata dia, harus juga mencontoh kebijakan Risma di Surabaya yang telah menutup lokalisasi Dolly. Saat itu Risma juga mengantisipasi dampak penutupan Dolly di mana dikhawatirkan para PSK di eks Dolly akan memanfaatkan hotel-hotel sebagai tempat melakukan aktivitasnya.

"Risma punya kebijakan terhadap hotel agar tidak menjadi tempat perlindungan prostitusi. Tukang parkir, warung-warung di sekitar Dolly dirangkul dan dibuat pelatihan. Semuanya diperhatikan dan itu tidak cepat, butuh waktu untuk membuat kebijakan komprehensif," paparnya.

Sunyoto juga mengingatkan dalam membuat kebijakan seperti ini jangan emosi tapi juga harus bersabar karena prosesnya panjang. Eks lokalisasi Dolly telah sering dijadikan objek penelitian para pakar dan banyak disertasi yang meneliti terkait itu. Risma, kata Sunyoto, memperhatikan hasil kajian atau sudut pandang dari pakar-pakar tersebut sebelum memutuskan kebijakan sangat berani itu.

Jika dikaitkan dengan Alexis, persoalannya jauh lebih kompleks karena dipastikan pasti ada beking kuat. Termasuk jika menutup semua hotel yang terindikasi sebagai tempat prostitusi di Jakarta ini. "Belum lagi ada beking dan sebagainya dan itu kelas tinggi," sebutnya.

Penutupan Alexis merupakan momentum bagus buat Anies jika ingin mengeluarkan kebijakan serupa ke depan. Hanya saja Anies-Sandi, harus fokus agar kebijakan yang dikeluarkan risikonya tak terlalu tinggi dan manageable.

"Tidak hanya bisa selesai dalam hitungan hari tapi berlangsung terus menerus karena mereka juga melakukan perlawanan secara hukum," jelasnya.