Merdeka.com - Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono menentang rencana Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta akan menambah alat peringatan dini banjir, yaitu Disaster Warning System (DWS) berupa alat pengeras suara di enam kelurahan. Untuk menyediakan alat pengeras suara tersebut, BPBD DKI menganggarkan dana sebesar Rp4,03 miliar.

Dia menilai pengadaan tersebut tidak mendesak. Menurut dia, yang seharusnya dilakukan BPBD saat ini, yakni menggandeng BMKG dalam upaya memberikan early warning sistem.

"Ya enggak penting, sangat tidak urgent. Seharusnya bukan cara itu yang dilakukan, harusnya bisa menggandeng BMKG, kan bisa kerjasama dengan BMKG," ungkap dia saat dikonfirmasi, Kamis (16/1).

"Jadi ibu kota negara yang APBD-nya Rp87,94 triliun masa pakai Toa (pengeras suara). Kalau saya sih malah justru jangan pakai toa tapi make kentongan," imbuhnya.

Kehadiran alat pengeras suara sebagai bagian dari Disaster Warning System (DWS), lanjut dia, tidak memberikan manfaat yang signifikan.

"Kalau Toa Rp4 Miliar, kalau kentongan kan cuma Rp100 ribu. Dari sisi kemanfaatan saya kira tidak terlalu signifikan," jelas dia.

Kedua dari segi estetika, dia menilai kehadiran pengeras suara tidak elok. "Kedua, enggak elok saja di ibu kota negara, alarm banjir menggunakan Toa itu rasanya agak aneh saja," jelas dia.

Dia justru mendorong BPBD agar memanfaatkan teknologi terkini untuk mendukung sistem peringatan dini banjir. Misalnya dengan lewat platform daring.

"Yang paling efektif itu memanfaatkan teknologi yang ada. Memaksimalkan teknologi yang ada bukan mengembalikan ke zaman batu. Ya alarm itu kan teknologi. Cuma bagaimana supaya tersebut terhubung," terang dia.

"Jadi teknologi yang ada ini gimana dihubungkan dengan peringatan dini dari BMKG. Yang harus kita dorong kan ke sana supaya akurasinya benar-benar terjamin," tandasnya.