Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ini penjelasan Sandiaga soal adanya juru ketik di TGUPP

Ini penjelasan Sandiaga soal adanya juru ketik di TGUPP Sandiaga tinjau proyek fly over Pancoran. ©2017 merdeka.com/titin supriatin

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengkritik orang yang mengisi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Pasalnya orang yang ditempatkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai tidak profesional, alasannya karena ada bagian administrasi serta juru ketik.

Menanggapi kritik tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, adanya bagian administrasi guna menjalankan roda sekretariat dari TGUPP . Sehingga percepatan yang diharapkan bisa direalisasikan dari target.

"Untuk apa? (Untuk) menjalankan roda kesekretariatan tentunya," kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (3/1).

Politisi Gerindra ini mengklaim, TGUPP telah diisi oleh orang-orang profesional dan sesuai dengan keahliannya. Karena orang-orang yang dipilih telah dilihat rekam jejak kerjanya.

"Orangnya sangat mumpuni dan bisa dilihat dari rekam jejaknya," tutupnya.

Sebelumnya, anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Santoso mempersoalkan latar belakang yang bekerja untuk TGUPP. Sebab ternyata tidak semuanya diisi kalangan profesional.

"Harusnya yang namanya tim gubernur orang profesional semua, sementara bagian administrasi bagian supporting unit yang bukan bagian dari tim itu. Jadi ini yang kita evaluasi semoga bisa diterima gubernur. Ke depan jika ada tim seperti ini harus diisi oleh orang profesional, misalnya empat bidang, sekarang ada satu bidang menjadi lima bidang," beber dia.

"Sisanya tukang ketik, tukang survei, itu bukan tim namanya, bagian administrasi gitu," sambung Santoso.

(mdk/fik)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PTUN Jakarta Tolak Gugatan TPDI soal Kasus Dugaan Politik Dinasti Jokowi

PTUN Jakarta Tolak Gugatan TPDI soal Kasus Dugaan Politik Dinasti Jokowi

Penggugat belum menempuh upaya administratif yang diwajibkan peraturan yang berlaku.

Baca Selengkapnya
Disdik DKI Batalkan KJP Plus 492 Peserta Gara-Gara Berbuat Mesum hingga Tawuran

Disdik DKI Batalkan KJP Plus 492 Peserta Gara-Gara Berbuat Mesum hingga Tawuran

Terdapat larangan yang wajib dipatuhi oleh penerima KJP Plus, seperti larangan membawa senjata tajam dan terlibat tindakan asusila.

Baca Selengkapnya
Polisi Belum Kembalikan Berkas Perkara Firli, Begini Respons Kejati

Polisi Belum Kembalikan Berkas Perkara Firli, Begini Respons Kejati

Kejati DKI Jakarta memastikan tidak ada konsekuensi apapun, jika polisi belum selesai melengkapi petunjuk JPU meski melewati tenggat waktu.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
TPN Ganjar Nilai Survei Prabowo di Atas 50 Persen sebagai Bentuk Intimidasi dan Pengondisian

TPN Ganjar Nilai Survei Prabowo di Atas 50 Persen sebagai Bentuk Intimidasi dan Pengondisian

Ia menduga survei-survei yang dimunculkan hari ini merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya pengondisian untuk memainkan psikis publik.

Baca Selengkapnya
Sosok Polisi Nabung di Toko Bangunan Demi Bangun Sekolah Bikin Jenderal Polisi Takjub

Sosok Polisi Nabung di Toko Bangunan Demi Bangun Sekolah Bikin Jenderal Polisi Takjub

Demi menebus asa membangun sekolah, seorang polisi rela menyisihkan gaji untuk menabung.

Baca Selengkapnya
Tak Disangka Polisi, Pria Berambut Gondrong Berkumis Tebal Beruban ini Ternyata Seniornya Reserse

Tak Disangka Polisi, Pria Berambut Gondrong Berkumis Tebal Beruban ini Ternyata Seniornya Reserse

Rambut gondrong dan kumis tebal. Sekilas, mungkin tak ada yang percaya profesi dari pria ini adalah polisi.

Baca Selengkapnya
Ganjar Sentil Maruarar Sirait: Atas Dasar Apa Pindah, Ideologi atau Pragamatis?

Ganjar Sentil Maruarar Sirait: Atas Dasar Apa Pindah, Ideologi atau Pragamatis?

Ganjar pede hengkangnya ratusan anggota organisasi sayap PDIP pasca Ara mundur tidak berpengaruh terhadap suaranya di Jabar.

Baca Selengkapnya
Ganjar Dengar Perguruan Tinggi Diintervensi karena Kritik Jokowi: Pemerintah Tak Perlu Ketakutan

Ganjar Dengar Perguruan Tinggi Diintervensi karena Kritik Jokowi: Pemerintah Tak Perlu Ketakutan

Ganjar Dengar Perguruan Tinggi Diintervensi karena Kritik Jokowi: Pemerintah Tak Perlu Ketakutan

Baca Selengkapnya
Kejagung Tunjuk 15 Jaksa untuk Meneliti Berkas TPPU Panji Gumilang

Kejagung Tunjuk 15 Jaksa untuk Meneliti Berkas TPPU Panji Gumilang

Penunjukan 15 jaksa itu setelah berkas perkara diserahkan Bareskrim

Baca Selengkapnya