Merdeka.com - Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta mempertanyakan utang subsidi Transjakarta Rp1,2 triliun pada tahun anggaran 2019 dan Rp435,4 miliar pada tahun anggaran 2020, yang belum dibayar oleh Pemprov DKI. PSI tidak dapat menerima penjelasan Dinas Perhubungan pembayaran utang terkendala karena sempitnya waktu pembahasan.

"PSI mempertanyakan besarnya nilai subsidi PT Transjakarta yang belum dibayarkan Rp1,2 triliun pada tahun 2019 dan Rp435,4 miliar pada tahun 2020," ucap Sekretaris Fraksi PSI, William Aditya Sarana, Selasa (19/10).

William menuturkan, dari nilai utang Rp1,2 triliun pada 2019, Dinas Perhubungan hanya mengajukan pembayaran utang sebesar Rp225,9 miliar. Nilai pembayaran tersebut menurut William menimbulkan pertanyaan bagaimana utang subsidi tersebut bisa terjadi dan berapa angka yang sebenarnya.

"Jika Dishub dan BPKD menahan uang subsidi, lalu operasional Transjakarta dikorbankan dan pelayanan tidak optimal, maka rakyat Jakarta yg akan dirugikan," ucap William.

Selain itu, William berpendapat, tindakan tersebut juga mengancam penghidupan ribuan pegawai yang memberikan pelayanan, baik di sisi internal Transjakarta maupun perusahaan operator bus.

Kritik belum dibayarnya utang subsidi Transjakarta sangat bertolak belakang dari nilai SiLPA tahun 2020 yang mencapai Rp5,16 triliun.

"Dengan demikian, tidak pantas bagi Dishub maupun Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) untuk menahan pembayaran uang subsidi transportasi massal," tandasnya.