Dua Pertimbangan Utama Gubernur Pramono Tunjuk Orang Dekat Anies Jadi Komisaris Jakpro

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung angkat bicara terkait penunjukan Sahrin Hamid, mantan juru bicara Gubernur Anies Baswedan, sebagai komisaris di PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Dalam keterangannya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (5/8), Pramono menjelaskan dua pertimbangan utama dalam memilih komisaris Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Pertama, tentunya saya harus mengenal yang bersangkutan. Kedua adalah kredibilitas,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.

Sebagai contoh, Ia menunjuk Prasetyo Edi Marsudi sebagai Ketua Dewan Pengawas PAM Jaya. Menurutnya, pengalaman Prasetyo sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta selama dua periode menjadi salah satu alasan utama.

“Beliau sudah dua periode menjadi Ketua DPRD, tentu tahu persoalan PAM, dan saya membutuhkan itu,” tegasnya.

“Jadi, hampir semua yang saya angkat adalah orang-orang yang memang punya kapasitas untuk itu," tambahnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya merombak susunan dewan komisaris PT Jakpro berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham (KPPS).

VP Corporate Secretary Jakpro, Yeni Widayanti, menyatakan perombakan ini merupakan bagian dari upaya penyegaran organisasi dan penguatan tata kelola perusahaan.

“Susunan ini mencerminkan kesinambungan dan komitmen Jakpro dalam memperkuat aspek pengawasan serta memberi ruang bagi perspektif baru dalam menjawab tantangan pembangunan kota,” kata Yeni dalam keterangan tertulis, Senin (4/8).

Dalam struktur dewan komisaris terbaru, selain Sahrin Hamid, tercatat pula nama Khresna Putra, Ketua DPD Partai Golkar Jakarta Selatan. Pemprov DKI juga menunjuk Kepala Badan Pembina BUMD DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat, sebagai salah satu komisaris.

Sahrin Hamid sendiri dikenal sebagai figur yang dekat dengan Anies Baswedan. Ia menjabat sebagai juru bicara resmi Anies selama masa kepemimpinannya di Jakarta, dan juga Ketua Umum ormas Gerakan Rakyat yang memiliki basis dukungan politik serupa.