DPRD DKI Usulkan Ada Ganti Rugi di Aturan Pembatasan Usia Kendaraan

Selasa, 13 Agustus 2019 20:24 Reporter : Hari Ariyanti
DPRD DKI Usulkan Ada Ganti Rugi di Aturan Pembatasan Usia Kendaraan Gedung DPRD DKI . ©2014 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan berencana membatasi usia kendaraan yang mengaspal di Ibu Kota. Dalam Ingub DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2019, kendaraan yang usianya lebih dari 10 tahun pada 2025 mendatang akan dilarang beroperasi di Jakarta.

Ketua Fraksi Partai Gerindra, Abdul Ghoni mengatakan, pembatasan usia kendaraan harus memiliki regulasi dalam bentuk Perda. Usulan pembatasan usia kendaraan sebenarnya sudah ada sejak 2004 silam.

Dia menjelaskan, dalam regulasi tersebut Pemprov DKI juga harus mempertimbangkan ganti rugi untuk pemilik kendaraan yang dilarang beroperasi. Jangan sampai kendaraan tersebut dialihkan ke daerah lain karena dapat menimbulkan masalah serupa.

"Tetapi setiap kendaraan itu kan ada nilai buku akhir, itu harus gimana caranya harus ada ganti rugi dari DKI sendiri sehingga bisa untuk rumpon, bisa untuk apa? Tidak lagi dibuang ke daerah, itu juga jadi masalah baru nanti," kata Ghoni saat dihubungi, Selasa (13/8).

Usulan regulasi pembatasan umur kendaraan pada 2004 itu terpental. Kemudian Pemprov DKI memutuskan membangun proyek MRT dan LRT sebagai salah satu langkah mengatasi kemacetan. Namun ternyata itu juga tak efektif.

"Tapi MRT ini diibaratkan untuk memindahkan orang dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum, ini kan agak sulit," pungkasnya.

Sebelumnya, dengan adanya aturan tersebut, timbul pertanyaan di masyarakat bagaimana nasib kendaraan yang dikeluarkan sebelum tahun 2015. Anies menjawab bahwa hal itu adalah tanggung jawab masing-masing pemilik, bukan Pemprov.

"Jadi bukan masalah kendaraannya diapakan, itu masalah pribadinya," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Jumat (2/8).

Anies menyatakan, Pemprov tidak akan menghancurkan mobil-mobil tua berusia di atas 10 tahun pada 2025 mendatang. Bagaimana nasib kendaraan tua menurutnya akan ada aturan tersendiri nantinya.

"Enggak dong. Tidak ada. Itu nanti diatur sendiri. Itu adalah masalah izin beroperasinya," ucapnya.

Mantan Mendikbud itu yakin pada 2025 mendatang, aturan itu bisa dilaksanakan sebab masyarakat sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari.

"Karena itulah kita tarik di tahu 2025 sehingga ada ancang- ancang waktu, tapi kalau kendaraan umum kendaraan ini adalah tahun terakhir (usia di atas 10 tahun)," tandasnya. [fik]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini