Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menunjuk PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai pihak yang ditugaskan mengelola penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E.

Anies mengatakan, dalam pengelolaan itu Jakpro ditugaskan untuk menjalin kerjasama dengan dengan sejumlah sponsor.

"Di awal menggunakan modal dari APBD, untuk kerja sama kemudian kita tugaskan Jakpro. Sehingga bisa melakukan kontrak-kontrak kerja sponsor dari banyak pihak yang sifatnya bisnis to bisnis. Itulah yang akan menutup pembiayaan," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (15/8).

Dalam menjalankan tugasnya, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menyebut, Jakpro juga membuat sebuah komite sebagai entitas badan usaha yang memudahkan dalam mengatur kontrak kerjasama. Dia menyebut skema ini seperti halnya dalam penyelenggaraan Asian Games 2018.

"Semua ada kerangkanya, seperti kita selenggarakan Asian Games. Ada unsur Kementerian Dalam Negeri, ada unsur Kementerian Olahraga, ada unsur Kementerian Luar Negeri, ada unsur Pemprov," jelasnya.

Karena hal itu, Anies mengaku heran banyak pihak yang mempermasalahkan anggaran penyelenggaraan balap mobil listrik tersebut.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengajukan anggaran sebesar Rp 934 miliar untuk penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E. Anggaran itu pun diajukan pada Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.

Dalam rapat tersebut, anggaran sebesar itu terbagi menjadi dua yakni untuk biaya penyelenggaraan sebesar 22 juta poundsterling dsn 35 juta Euro untuk asuransi.

Sesuai kurs hari ini (Rabu, 15/8/2018) 1 poundsterling yakni Rp 17.203 sehingga untuk penyelenggaraan sebesar Rp 378,4 miliar. Sedangkan 1 Euro yakni Rp 15.894 sehingga biaya asuransi sebesar Rp 556,2 Milliar.

Ketua Komisi E DPRD DKI, Syahrial pun mempertanyakan besaran anggaran untuk pelaksanaan balap mobil listrik itu. Karena hal itu, dia meminta anggaran yang Rp 556,2 milliar ditangguhkan.

"Nah yang dibahas ini untuk (tahun) 2020, 22 juta poundsterling sudah masuk penyelenggaraannya. Yang di sini tertulis asuransi dan lain-lain enggak kita masukin dulu," kata Syahrial di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (15/8).

Reporter: Ika DefiantiSumber: Liputan6.com