3 PJ Gubernur Pengganti Anies: Heru Budi Hartono, Marullah Matali dan Juri Ardiantoro

Merdeka.com - Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani mengungkap tiga nama yang beredar menggantikan Anies Baswedan setelah selesai menjadi gubernur pada Oktober 2022 sebagai penjabat gubernur. Menurut Zita, ketiga nama itu memiliki reputasi baik terutama soal kepemimpinan.

Zita menyebut tiga nama tersebut yakni Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono yang sebelumnya sempat menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah DKI Jakarta pada masa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) periode 2015-2017.

Selain itu, ada juga Sekretaris Daerah DKI yang saat ini menjabat, yakni Marullah Matali dan Deputi IV Kantor Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro yang sebelumnya sempat menjadi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, 2016-2017.

"Kalau melihat dari tiga nama yang diusulkan, semuanya bagus," kata Zita di Jakarta, Jumat (13/5), dikutip Antara.

Dia mengharapkan pengganti Anies juga harus orang yang punya jiwa kepemimpinan yang sama. Meski begitu, kewenangan penuh pengangkatan penjabat Gubernur DKI ada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Kemendagri.

"Buat saya yang terpenting adalah pekerja, dan paham seluk beluk Jakarta," kata Zita.

Mendagri Sudah Kantongi Tiga Nama PJ Gubernur Pengganti Anies Baswedan

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, pihaknya tengah menyerap aspirasi masyarakat dan pelbagai pihak terkait penjabat Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan. Diketahui, masa jabatan Anies habis pada 16 Oktober 2022 mendatang.

Tito mengungkapkan, pihaknya menyiapkan tiga nama yang akan diusulkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada bulan September.

"Tiga nama diajukan ke Pak Presiden, sebulan sebelum lah, September kita nanti akan sudah dapat nama kita ajukan ke Bapak Presiden," jelas Tito kepada awak media di Kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Kamis (12/5).

Terkait syarat yang wajib dipenuhi untuk jabatan tersebut, Tito memastikan seorang pejabat tinggi dan berpangkat eselon satu.

"Dia harus seorang pejabat pimpinan tinggi madya, jadi dia eselon satu," tegas Tito.

Selain Jakarta, Kemendagri juga akan mencari kandidat Pj gubernur untuk Provinsi Aceh yang akan dilantik pada Juli mendatang.