Rabu (16/12) siang, Gubernur Jawa Barat, Mochamad Ridwan Kamil memberikan tanggapannya terkait kasus hukum yang menjerat imam besar FPI Habib Rizieq Shihab (HRS). Hal tersebut terkait kepulangan HRS yang menimbulkan kerumunan di beberapa wilayah.
Dalam kesempatan itu Kang Emil (sapaan akrabnya) menyebut jika Menteri Politik, Hukum, dan HAM (Menkopolhukam), Mahfud MD turut bertanggung jawab. Lantaran Mahfud MD juga sempat mengizinkan kepulangan HRS yang menyebabkan kerumunan di beberapa daerah.
"Menurut saya semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statment dari Pak Mahfud di mana penjemputan HRS (Rizieq Shihab) ini diizinkan," kata Emil, usai menjalani pemeriksaan di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Barat, Kota Bandung, terkait keramaian di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/12) seperti dilansir dari Antara.
Advertisement
Menyebabkan Multitafsir
Dalam pernyataan yang dimaksud Emil adalah, ketika Mahfud MD memberi izin penjemputan dengan tertib. Menurutnya pernyataan tersebut menjadi multitafsir bagi masyarakat termasuk pendukungnya. Sehingga menimbulkan kerumunan di Bandara Soekarno-Hatta, Petamburan hingga Megamendung, Jawa Barat.
Disinyalir penyataan Mahfud menjadi diskresi (kebebasan mengambil keputusan sendiri di situasi tertentu) bagi pendukung yang terlibat di kerumunan. Mengabaikan pemberlakuan PSBB maupun protokol kesehatan di sejumlah daerah.
"Di situlah menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara, 'selama tertib dan damai boleh'. Sehingga terjadi kerumunan yang luar biasa. Nah, ada tafsir ini seolah-lah diskresi dari Pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta, di Jabar dan lain sebagainya," tuturnya.
Advertisement
Memposisikan Hukum Sesuai Porsinya
Dalam opininya ia pun menyebut agar keadilan harus bisa diposisikan sesuai porsinya. Dalam kasus ini Mahfud MD diharapkan turut terlibat dengan bertanggung jawab atas kerumunan yang terjadi beberapa waktu lalu.
"Jadi beliau harus bertanggung jawab, tidak hanya kami kepala daerah yang dimintai klarifikasinya. Jadi semua punya peran yang peran yang perlu diklarifikasi," tuturnya
Selain itu Emil juga mempertanyakan terkait tidak diperiksanya kepala daerah di lokasi Bandara Soekarno-Hatta, yang juga menjadi simpul keramaian saat penjemputan HRS.
"Berikutnya kalau Gubernur Jabar diperiksa, DKI diperiksa, kenapa peristiwa di bandara tidak diperiksa. Berarti kan harusnya bupati tempat bandara yang banyak itu dan gubernurnya juga harusnya mengalami perlakuan hukum yang sama seperti yang saya alami sebagai warga negara yang baik, kan begitu. Ini kan tidak terjadi," katanya.
Advertisement
Penyataan Mahfud MD
Sementara itu, sebelum kedatangannya Habib Rizieq di Tanah Air, masyarakat pun telah mengetahui rencana kedatangannya. Hal tersebut membuat Mahfud MD memberikan pernyataan yang kemudian disinggung Ridwan Kamil.
Saat itu, Mahfud MD memberikan penyataan dengan mempersilakan para pendukung untuk menjemput kepulangan Rizieq dari Arab Saudi dengan tertib dan rukun.
"Silakan jemput, tapi tertib, rukun, dan damai seperti yang selama ini dianjurkan oleh Habib Rizieq. Oleh sebab itu, kalau mereka yang membuat ribut, membuat rusuh, kita anggap bukan pengikutnya Habib Rizieq. Kalau pengikutnya Habib Rizieq pasti yang baik-baik, pasti revolusi akhlak," tutur Mahfud.
Advertisement
Belum Ada Tanggapan Mahfud MD
Sampai dengan sore ini (Rabu, 12/16) Menteri Politik, Hukum, dan HAM (Menkopolhukam) belum memberikan tanggapan apapun dalam statement nya yang disinggung oleh Gubernur Jawa Barat, Mochamad Ridwan Kamil.