Mengenal Tujuan Pembentukan BPUPKI, Berikut Tugas Utama dan Penjelasannya

Merdeka.com - Pada akhir tahun 1944 kedudukan Jepang semakin terdesak. Jepang kerap kali menderita kekalahan dalam Perang Asia- Pasifik. Bahkan di Indonesia berkobar perlawanan yang dilakukan rakyat maupun tentara PETA.

Keadaan di negeri Jepang semakin buruk, moral masyarakat menurun. Hal-hal yang tidak menguntungkan menyebabkan jatuhnya Kabinet Tojo pada 17 Juli 1944 dan digantikan oleh Jenderal Kuniaki Koiso.

Kemudian pada tanggal 7 September 1944 di dalam sidang istimewa Parlemen Jepang di Tokyo, Perdana Menteri Koiso mengumumkan bahwa daerah Hindia Timur (Indonesia) diperkenankan merdeka kelak di kemudian hari. Sedangkan pada tahun 1944 Pulau Saipan direbut oleh Sekutu.

Angkatan perang Jepang dipukul mundur angkatan perang Amerika Serikat dari Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Kepulauan Marshall, maka seluruh garis pertahanan Jepang di Pasifik mulai hancur berarti kekalahan Jepang di ambang pintu.

Sekutu terus menyerbu kota-kota di Indonesia seperti Ambon, Makassar, Manado, dan Surabaya. Akhirnya tentara Sekutu mendarat di kota penghasil minyak yakni Tarakan dan Balikpapan.

Menghadapi situasi yang gawat tersebut, pemerintah pendudukan Jepang di Jawa di bawah pimpinan Letnan Jenderal Kumakici Harada berusaha meyakinkan bangsa Indonesia tentang janji kemerdekaan.

Pada tanggal 1 Maret 1945 diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Cosakai.

Lebih jauh berikut ini informasi lengkap mengenai tujuan pembentukan BPUPKI, lengkap dengan tugas utama dan penjelasannya telah dirangkum merdeka.com melalui bola.com dan core.ac.uk.

Tujuan Pembentukan BPUPKI

Tujuan utama dibentuknya BPUPKI adalah untuk mengkaji, mendalami, serta menyelidiki bentuk dasar yang cocok guna kepentingan sistem pemerintahan negara Indonesia pasca kemerdekaan. Jadi, BPUPKI tak lain dibentuk untuk mempersiapkan proses kemerdekaan Indonesia.

Sementara bagi Jepang, tujuan dibentuknya BPUPKI adalah untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar membantu Jepang dalam perang melawan Sekutu dengan cara memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia.

Pada saat itu, Jepang terlibat dalam Perang Dunia II melawan tentara Sekutu sehingga pihak Jepang membutuhkan banyak dukungan. Maka dari itu, dibentuknya BPUPKI oleh Jepang tidak 100 persen tulus untuk memberi kemerdekaan Indonesia, tetapi juga untuk mendapat dukungan dan melaksanakan politik kolonialnya.

Tugas Utama BPUPKI

Setelah mengetahui tujuan pembentukan BPUPKI, kita juga perlu tahu mengenai tugas dari BPUPKI itu sendiri. Di mana tugas utama BPUPKI adalah untuk mempelajari, menyelidiki, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan hal-hal penting yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia.

Sementara beberapa tugas BPUPKI yang lebih khusus antara lain adalah sebagai berikut:

1. Membahas dan menyusun dasar negara Indonesia.
2. Membentuk reses selama satu bulan.
3. Membentuk panitia kecil yang bertugas untuk menampung saran-saran dan konsepsi dasar negara dari para anggota.
4. Membantu Panitia Sembilan bersama panitia kecil.

Anggota BPUPKI

Keanggotaan BPUPKI terdiri dari 67 orang anggota. Dari 67 orang tersebut, 60 orang berasal dari Indonesia dan 7 orang dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat. Sedangkan wakil ketua BPUPKI ada dua, yakni Ichibangase Yosio dari pihak Jepang dan Raden Pandji Soeroso dari pihak Indonesia.

Di luar para anggota BPUPKI, juga terdapat Badan Tata Usaha sebagai sekretariat BPUPKI yang terdiri dari 60 orang anggota. Ketua Badan Tata Usaha ini ialah Raden Pandji Soeroso, sedangkan wakil ketuanya adalah Masuda Toyohiko dari pihak Jepang, dan Mr. Abdoel Gafar Pringgodigdo dari pihak Indonesia.