Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
DKPP gelar sidang lanjutan kode etik KPUD Tangerang

DKPP gelar sidang lanjutan kode etik KPUD Tangerang

KPU

merdeka.com
Geser ke atas untuk membaca
DKPP gelar sidang lanjutan kode etik KPUD Tangerang

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie saat memimpin sidang kode etik mendengarkan keterangan saksi dan menunjukkan bukti di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta, Senin (5/8).

DKPP gelar sidang lanjutan kode etik KPUD Tangerang

Pasangan bakal calon wali/wakil walikota Tangerang Arief R Wismansyah (kanan) - Sachrudin (kiri) saat menjalani sidang kode etik mendengarkan keterangan saksi dan menunjukkan bukti di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta, Senin (5/8).

DKPP gelar sidang lanjutan kode etik KPUD Tangerang

Ketua KPUD Tangerang Syafril Elain (kedua kiri) Anggota Ahmad Munadi (kiri) Anggota KPUD, Edy Supriady Hafas (kedua kanan) dan Anggota KPUD Suyitno Adang (kanan) saat menjalani sidang kode etik mendengarkan keterangan saksi dan menunjukkan bukti di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta, Senin (5/8).

DKPP gelar sidang lanjutan kode etik KPUD Tangerang

Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawa (tengah) saat hadir dalam sidang kode etik mendengarkan keterangan saksi di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta, Senin (5/8).

DKPP gelar sidang lanjutan kode etik KPUD Tangerang

Suasana sidang kode etik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta, Senin (5/8).

DKPP gelar sidang lanjutan kode etik KPUD Tangerang

Anggota Ahmad Munadi (kiri), Ketua KPUD Tangerang Syafril Elain (tengah) dan Anggota KPUD, Edy Supriady Hafas (kanan) saat menjalani sidang kode etik mendengarkan keterangan saksi di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta, Senin (5/8).

DKPP gelar sidang lanjutan kode etik KPUD Tangerang

Pasangan bakal calon wali kota/wakil wali kota Tangerang Arief R Wismansyah (kiri) didampingi Pengacara Otto Hasibuan (kanan) saat menjalani sidang kode etik mendengarkan keterangan saksi dan menunjukkan bukti di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta, Senin (5/8).

DKPP gelar sidang lanjutan kode etik KPUD Tangerang

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie (tengah) saat memimpin sidang kode etik mendengarkan keterangan saksi dan menunjukkan bukti di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta, Senin (5/8). Ketua KPUD dan anggotanya diadukan ke DKPP oleh Pasangan bakal calon wali/wakil walikota Tangerang Arief R Wismansyah-Sachrudin karena diduga tidak netral mencoret sebagai peserta Pilwalkot Tangerang 2013.

KPU Siapkan Pemutakhiran Data Pemilih dan Dapil Khusus IKN untuk Pemilu 2029
KPU Siapkan Pemutakhiran Data Pemilih dan Dapil Khusus IKN untuk Pemilu 2029

Dia mengatakan, KPU akan menyiapkan tahapan Pemilu 2029 yang akan dimulai pada tahun 2027.

Baca Selengkapnya
DKPP Terima 765 Aduan Penyelenggara Pemilu, Pelanggaran Asusisla Jadi Sorotan
DKPP Terima 765 Aduan Penyelenggara Pemilu, Pelanggaran Asusisla Jadi Sorotan

Tingginya angka pengaduan disebabkan kesadaran atau sikap kritis masyarakat yang meningkat.

Baca Selengkapnya
Seskab Teddy Indra Wijaya Soroti Fenomena Inflasi Pengamat, Tekankan Akurasi Data dan Kepercayaan Publik
Seskab Teddy Indra Wijaya Soroti Fenomena Inflasi Pengamat, Tekankan Akurasi Data dan Kepercayaan Publik

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyoroti fenomena "inflasi pengamat" yang dinilai kerap menyajikan analisis tidak faktual, sembari menegaskan tingginya kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo.

Baca Selengkapnya
KPU Pasaman Barat Catat 326.910 Pemilih dalam Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan I 2026
KPU Pasaman Barat Catat 326.910 Pemilih dalam Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan I 2026

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pasaman Barat merilis rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I 2026, mencatat 326.910 pemilih. Simak detail lengkap sebaran Data Pemilih Berkelanjutan di Pasaman Barat yang terus diperbarui.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Pasaman Barat Awasi Ketat Pemutakhiran Data Pemilih 2026 Demi Akurasi
Bawaslu Pasaman Barat Awasi Ketat Pemutakhiran Data Pemilih 2026 Demi Akurasi

Bawaslu Pasaman Barat intensif mengawasi Pemutakhiran Data Pemilih 2026 untuk memastikan akurasi dan integritas, menjadi fondasi penting bagi pemilu berkualitas.

Baca Selengkapnya
Akademisi UIN Datokarama Palu Usulkan Kodifikasi Regulasi Pemilu untuk Perkuat Demokrasi
Akademisi UIN Datokarama Palu Usulkan Kodifikasi Regulasi Pemilu untuk Perkuat Demokrasi

Akademisi UIN Datokarama Palu menyerukan kodifikasi regulasi pemilu demi memperkuat demokrasi dan integritas penyelenggara. Usulan ini bertujuan menyatukan norma etik dan memperkuat DKPP, menciptakan pemilu yang lebih berintegritas.

Baca Selengkapnya
Akademisi UIN Datokarama Palu Usulkan Kodifikasi Regulasi Pemilu untuk Perkuat Demokrasi
Akademisi UIN Datokarama Palu Usulkan Kodifikasi Regulasi Pemilu untuk Perkuat Demokrasi

Akademisi UIN Datokarama Palu menyerukan kodifikasi regulasi pemilu demi memperkuat demokrasi dan integritas penyelenggara. Usulan ini bertujuan menyatukan norma etik dan memperkuat DKPP, menciptakan pemilu yang lebih berintegritas.

Baca Selengkapnya
Pemkot Kediri Pastikan Mayoritas SPPG Kantongi SLHS, Jamin Program MBG Aman
Pemkot Kediri Pastikan Mayoritas SPPG Kantongi SLHS, Jamin Program MBG Aman

Pemerintah Kota Kediri serius dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), memastikan 44 dari 51 SPPG Kediri telah memiliki Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) demi kualitas dan keamanan pangan.

Baca Selengkapnya
Bamsoet: Usulan KPU Jadi Cabang Kekuasaan Keempat Perlu Kajian Mendalam
Bamsoet: Usulan KPU Jadi Cabang Kekuasaan Keempat Perlu Kajian Mendalam

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menilai usulan menjadikan KPU sebagai cabang kekuasaan keempat menarik secara akademik, namun memerlukan kajian mendalam terkait urgensi dan implikasinya pada desain konstitusi negara.

Baca Selengkapnya
Pakar Nilai Metode Omnibus Sangat Efisien untuk Revisi UU Pemilu
Pakar Nilai Metode Omnibus Sangat Efisien untuk Revisi UU Pemilu

Pakar hukum tata negara dan kepemiluan menyoroti efisiensi metode omnibus dalam Revisi UU Pemilu, meski dihadapkan pada tantangan perubahan regulasi setiap lima tahun sekali.

Baca Selengkapnya
DKPP Berhentikan Tetap Tiga Penyelenggara Pemilu, Ada yang Selingkuh dan Terjaring Berduaan di Kamar
DKPP Berhentikan Tetap Tiga Penyelenggara Pemilu, Ada yang Selingkuh dan Terjaring Berduaan di Kamar

Firman Iman Daeli dinilai terbukti menjalin hubungan di luar pernikahan dengan seorang perempuan.

Baca Selengkapnya
FOTO: Bonatua Silalahi Tunjukkan Salinan Ijazah Joko Widodo Tanpa Sensor di KPU RI
FOTO: Bonatua Silalahi Tunjukkan Salinan Ijazah Joko Widodo Tanpa Sensor di KPU RI

Pengamat Kebijakan Publik Bonatua Silalahi menunjukkan salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang telah dibuka sepenuhnya oleh KPU RI.

Baca Selengkapnya