Mahkamah Konstitusi
Massa yang tergabung dalam KOMRAD Pancasila melakukan teatrikal saat berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Rabu (31/5/2023). Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan untuk memprotes bocoran putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem proporsional tertutup dalam Pemilu 2024 mendatang.
Massa mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas dugaan kebocoran putusan MK terkait sistem pemilu yang telah beredar ke publik.
Mereka juga menolak sistem proporsional tertutup dalam Pemilu 2024 mendatang.
Dalam aksinya, massa KOMRAD Pancasila melakukan teatrikal tabur bunga dan membawa replika papan nisan sebagai simbol berdukanya atas runtuhnya demokrasi di tangan MK.
Teatrikal tersebut juga diwarnai aksi bakar ban.
Massa yang tergabung dalam KOMRAD Pancasila membakar replika nisan saat menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Rabu (31/5/2023).
Massa yang tergabung dalam KOMRAD Pancasila membawa replika nisan saat menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Rabu (31/5/2023).
Massa yang tergabung dalam KOMRAD Pancasila melakukan teatrikal saat menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Rabu (31/5/2023).
Massa yang tergabung dalam KOMRAD Pancasila membentangkan spanduk protes di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Rabu (31/5/2023).
Mahkamah Konstitusi (MK) menerima pencabutan uji materiil KUHP Pasal 603 terkait penetapan kerugian negara oleh BPK. Pemohon memiliki alasan kuat di balik keputusan ini.
Baca Selengkapnya
Menurut Haripin, DPR memegang posisi penting sebagai instrumen kontrol sipil terhadap angkatan bersenjata dalam sistem demokrasi.
Baca Selengkapnyaprofesionalisme militer dibangun melalui latihan tempur berkelanjutan, kesiapan operasional, pemeliharaan sistem persenjataan.
Baca Selengkapnya
Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyetujui sebagian dari permohonan untuk menguji materiil Undang-Undang Pemilu.
Baca Selengkapnya
Sidang untuk mengumumkan Putusan Nomor 163/PUU-XXIV/2026 dilaksanakan di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, 25 Mei 2026.
Baca SelengkapnyaKeputusan MK sangat relevan karena Jakarta masih memiliki peran penting sebagai ibu kota negara.
Baca SelengkapnyaPDI Perjuangan menyarankan Wapres Gibran berkantor di IKN agar biaya perawatan IKN tidak mubazir. PDI Perjuangan mencontohkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Baca Selengkapnya
Pakar hukum tata negara menegaskan Jakarta Ibu Kota Sah Republik Indonesia sampai Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ke IKN diterbitkan, memastikan kepastian hukum.
Baca SelengkapnyaKeppres belum diterbitkan, sementara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 telah terbit dan menghapus status Jakarta sebagai ibu kota negara.
Baca Selengkapnya
Mahkamah Konstitusi meminta pemohon Nico Indra Sakti merapikan gugatan uji materiil UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 karena dinilai kurang jelas dan sulit dipahami, terutama terkait tafsir perikatan dan perjanjian.
Baca Selengkapnya
MK mengabulkan sebagian permohonan uji materiil syarat pimpinan KPK. Putusan ini mengubah makna "melepas" menjadi "nonaktif dari" jabatan struktural dan profesi.
Baca Selengkapnya
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah menanti draf Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) rampung di DPR RI, mengingat urgensi pembahasan menjelang Pemilu 2029.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi