Sidang Kasus Akil
Hakim Mahkamah Konstitusi, Maria Farida Indrawati saat berjalan menuju ruang sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (24/3). Hakim MK Maria Farida Indrawati dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan atas terdakwa pengacara Susi Tur Andayani terkait dugaan kasus suap sengketa Pilkada Lebak di MK.
Hakim MK Maria Farida Indrawati saat berjalan menuju ruang persidangan di Pengadilan Tipikor.
Mantan Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah juga dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan Susi Tur Andayani di Pengadilan Tipikor.
Mantan Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah saat menghadiri sidang lanjutan Susi Tur Andayani sebagai saksi di Pengadilan Tipikor.
Maria Farida Indrawati (kiri) dan Amir Hamzah saat memasuki ruang sidang di Pengadilan Tipikor.
Terdakwa Susi Tur Andayani memasuki ruangan saat hendak menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor.
Hakim MK Maria Farida Indrawati dan mantan Wakil bupati Lebak Amir Hamzah saat bersiap menjadi saksi dalam sidang lanjutan Susi Tur Andayani.
Hakim MK Maria Farida Indrawati memberikan kesaksian kepada hakim saat dihadirkan dalam sidang lanjutan Susi Tur Andayani di Pengadilan Tipikor.
Terdakwa Susi Tur Andayani tengah mendengarkan kesaksian Hakim MK Maria Farida Indrawati saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor.
Maria Farida Indrawati dan Amir Hamzah meninggalkan tempat duduknya usai menjadi saksi dalam sidang lanjutan Susi Tur Andayani di Pengadilan Tipikor, Jakarta, senin (24/3).
Mahkamah Konstitusi (MK) menerima pencabutan uji materiil KUHP Pasal 603 terkait penetapan kerugian negara oleh BPK. Pemohon memiliki alasan kuat di balik keputusan ini.
Baca Selengkapnya
Menurut Haripin, DPR memegang posisi penting sebagai instrumen kontrol sipil terhadap angkatan bersenjata dalam sistem demokrasi.
Baca Selengkapnyaprofesionalisme militer dibangun melalui latihan tempur berkelanjutan, kesiapan operasional, pemeliharaan sistem persenjataan.
Baca Selengkapnya
Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyetujui sebagian dari permohonan untuk menguji materiil Undang-Undang Pemilu.
Baca Selengkapnya
Sidang untuk mengumumkan Putusan Nomor 163/PUU-XXIV/2026 dilaksanakan di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, 25 Mei 2026.
Baca SelengkapnyaKeputusan MK sangat relevan karena Jakarta masih memiliki peran penting sebagai ibu kota negara.
Baca SelengkapnyaPDI Perjuangan menyarankan Wapres Gibran berkantor di IKN agar biaya perawatan IKN tidak mubazir. PDI Perjuangan mencontohkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Baca Selengkapnya
Pakar hukum tata negara menegaskan Jakarta Ibu Kota Sah Republik Indonesia sampai Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ke IKN diterbitkan, memastikan kepastian hukum.
Baca SelengkapnyaKeppres belum diterbitkan, sementara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 telah terbit dan menghapus status Jakarta sebagai ibu kota negara.
Baca Selengkapnya
Mahkamah Konstitusi meminta pemohon Nico Indra Sakti merapikan gugatan uji materiil UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 karena dinilai kurang jelas dan sulit dipahami, terutama terkait tafsir perikatan dan perjanjian.
Baca Selengkapnya
MK mengabulkan sebagian permohonan uji materiil syarat pimpinan KPK. Putusan ini mengubah makna "melepas" menjadi "nonaktif dari" jabatan struktural dan profesi.
Baca Selengkapnya
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah menanti draf Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) rampung di DPR RI, mengingat urgensi pembahasan menjelang Pemilu 2029.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi