Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Barang Bukti OTT Bupati Langkat Senilai Rp786 juta

Barang Bukti OTT Bupati Langkat Senilai Rp786 juta

Operasi Tangkap Tangan KPK

merdeka.com
Geser ke atas untuk membaca
Barang Bukti OTT Bupati Langkat Senilai Rp786 juta

Petugas menunjukkan barang bukti hasil OTT Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin saat rilis penahanan tersangka di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/1/2022). KPK resmi menahan Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin dan menyita uang sebesar Rp786 juta.

Barang Bukti OTT Bupati Langkat Senilai Rp786 juta

Petugas menunjukkan barang bukti hasil OTT Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin saat rilis penahanan tersangka di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/1/2022). KPK resmi menahan Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin dan menyita uang sebesar Rp786 juta.

Barang Bukti OTT Bupati Langkat Senilai Rp786 juta

Petugas menunjukkan barang bukti hasil OTT Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin saat rilis penahanan tersangka di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/1/2022). KPK resmi menahan Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin dan menyita uang sebesar Rp786 juta.

Barang Bukti OTT Bupati Langkat Senilai Rp786 juta

Petugas menunjukkan barang bukti hasil OTT Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin saat rilis penahanan tersangka di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/1/2022). KPK resmi menahan Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin dan menyita uang sebesar Rp786 juta.

Barang Bukti OTT Bupati Langkat Senilai Rp786 juta

Petugas menunjukkan barang bukti hasil OTT Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin saat rilis penahanan tersangka di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/1/2022). KPK resmi menahan Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin dan menyita uang sebesar Rp786 juta.

Wamen Imipas Silmy Karim Menyerahkan Diri ke KPK!
Wamen Imipas Silmy Karim Menyerahkan Diri ke KPK!

Dalam video yang beredar, saat tiba di KPK, terlihat Silmy irit bicara. Ia langsung naik ke lantai 2 gedung KPK dan hanya mengatakan untuk menyelesaikan agenda

Baca Selengkapnya
KPK Dalami Proses Pengadaan di Kabupaten Bekasi Terkait Kasus Korupsi Ade Kunang
KPK Dalami Proses Pengadaan di Kabupaten Bekasi Terkait Kasus Korupsi Ade Kunang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami proses pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati nonaktif Ade Kunang untuk mengungkap praktik pengondisian proyek.

Baca Selengkapnya
KPK Titip Mobil Sitaan Eks Kajari HSU ke Pemkab Tolitoli untuk Operasional
KPK Titip Mobil Sitaan Eks Kajari HSU ke Pemkab Tolitoli untuk Operasional

KPK menitipkan satu unit mobil sitaan dari mantan Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara (HSU) Albertinus Parlinggoman Napitupulu kepada Pemerintah Kabupaten Tolitoli. Mobil sitaan ini akan digunakan untuk kebutuhan operasional Pemkab Tolitoli.

Baca Selengkapnya
Polisi Tetapkan 11 Tersangka Pemerasan Perusahaan Tambang Kendari, Sita Puluhan Juta Rupiah
Polisi Tetapkan 11 Tersangka Pemerasan Perusahaan Tambang Kendari, Sita Puluhan Juta Rupiah

Polisi berhasil menetapkan 11 tersangka kasus pemerasan perusahaan tambang di Kendari. Modus blokade jalur hauling dan permintaan uang terungkap, simak detailnya!

Baca Selengkapnya
KPK Soroti Modus Korupsi Kepala Daerah yang Kerap Berulang Pasca 10 OTT
KPK Soroti Modus Korupsi Kepala Daerah yang Kerap Berulang Pasca 10 OTT

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti **modus korupsi kepala daerah** yang terus berulang setelah 10 operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang 2025-2026, menunjukkan rapuhnya integritas individu.

Baca Selengkapnya
KPK Duga Bupati Rejang Lebong Korupsi THR Proyek Demi Warga
KPK Duga Bupati Rejang Lebong Korupsi THR Proyek Demi Warga

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari meminta imbalan proyek sekitar 10-15 persen untuk membagikan uang tunjangan hari raya (THR) kepada warganya, memicu penyelidikan serius atas dugaan Bupati Rejang Lebong

Baca Selengkapnya
KPK Dalami Kerja Sama S&P Law Office dengan PT Karabha Digdaya dalam Kasus Suap Hakim Depok
KPK Dalami Kerja Sama S&P Law Office dengan PT Karabha Digdaya dalam Kasus Suap Hakim Depok

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kerja sama S&P Law Office dengan PT Karabha Digdaya terkait kasus dugaan suap hakim Pengadilan Negeri Depok, memicu pertanyaan mengenai peran firma hukum dalam kasus tersebut.

Baca Selengkapnya
KPK Dalami Dugaan Suap Sengketa Lahan Depok, Libatkan Pejabat PN dan Anak Usaha Kementerian Keuangan
KPK Dalami Dugaan Suap Sengketa Lahan Depok, Libatkan Pejabat PN dan Anak Usaha Kementerian Keuangan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus dalami dugaan suap sengketa lahan Depok seluas 6.500 meter persegi yang melibatkan pejabat Pengadilan Negeri Depok dan PT Karabha Digdaya, anak usaha Kementerian Keuangan.

Baca Selengkapnya
Koordinasi KPK Kejagung Berlanjut Pasca Pencopotan Kajari Bekasi dalam Kasus Suap
Koordinasi KPK Kejagung Berlanjut Pasca Pencopotan Kajari Bekasi dalam Kasus Suap

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan koordinasi KPK Kejagung tetap berjalan intensif pasca pencopotan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Bekasi, Eddy Sumarman, terkait kasus suap.

Baca Selengkapnya
Kejari Purwakarta Bantah Isu OTT Jaksa, Ungkap Fakta Sebenarnya
Kejari Purwakarta Bantah Isu OTT Jaksa, Ungkap Fakta Sebenarnya

Kejaksaan Negeri Purwakarta secara tegas membantah isu operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang jaksa yang beredar luas, menjelaskan bahwa kejadian sebenarnya adalah tindak lanjut aduan masyarakat.

Baca Selengkapnya
KPK Dikabarkan OTT di Tangerang
KPK Dikabarkan OTT di Tangerang

Saat dikonfirmasi hal itu, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo masih menjawab normatif.

Baca Selengkapnya
KPK Tangkap Tangan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya
KPK Tangkap Tangan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari Bupati Lampung Tengah itu sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Baca Selengkapnya