Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
DPR resmi sahkan RUU Ormas

DPR resmi sahkan RUU Ormas

RUU Ormas

merdeka.com
Geser ke atas untuk membaca
DPR resmi sahkan RUU Ormas

Wakil DPR, Fadli Zon menyerahkan berkas kepada Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo saat rapat paripurna DPR yang membahas tentang Rancangan Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas) di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (24/10).

DPR resmi sahkan RUU Ormas

DPR telah resmi mengesahkan Perppu Nomor 2/2017 menjadi undang-undang menggantikan UU Nomor 17 Tahun 2013.

DPR resmi sahkan RUU Ormas

Rapat tersebut sempat berjalan alot karena sikap fraksi mengenai perppu ini terbelah.

DPR resmi sahkan RUU Ormas

Hasilnya, 7 fraksi sepakat dengan Perppu Ormas, namun dengan catatan akan ada revisi setelah disahkan menjadi UU.

DPR resmi sahkan RUU Ormas

Sementara itu 3 fraksi, yakni PAN, Gerindra, dan PKS, tetap tegas menolak RUU Ormas.

DPR resmi sahkan RUU Ormas

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo memberikan keterangan saat menghadiri rapat paripurna DPR yang membahas tentang Rancangan Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas) di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (24/10).

Menkeu Purbaya Ajukan Anggaran Rp49,8 Triliun untuk 2027
Menkeu Purbaya Ajukan Anggaran Rp49,8 Triliun untuk 2027

Kemenkeu mengusulkan pagu indikatif Rp49,8 triliun untuk 2027. Anggaran diarahkan mendukung program prioritas nasional dan layanan publik.

Baca Selengkapnya
DPR Dorong Penguatan Kementerian UMKM dengan Tambahan Anggaran Rp1,5 Triliun
DPR Dorong Penguatan Kementerian UMKM dengan Tambahan Anggaran Rp1,5 Triliun

Anggota DPR RI mendesak pemerintah untuk memperkuat peran Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penambahan anggaran sebesar Rp1,5 triliun, demi memaksimalkan kontribusi sektor UMKM terhadap ekonomi nasional.

Baca Selengkapnya
Ini Isi Pasal 28 dan 28A Dalam UU Polri yang Baru soal Sikap Netral Anggota dan Jabatan di Luar Struktur
Ini Isi Pasal 28 dan 28A Dalam UU Polri yang Baru soal Sikap Netral Anggota dan Jabatan di Luar Struktur

Salah satu pasal yang tertuang dalam RUU Polri yang telah disahkan yakni Pasal 28 soal sikap netral anggota Polri hingga mengisi jabatan di luar struktur Polri.

Baca Selengkapnya
Harga Pertamax Naik, DPR Yakini Masyarakat akan Beralih ke Pertalite
Harga Pertamax Naik, DPR Yakini Masyarakat akan Beralih ke Pertalite

Misbakhun mengaku belum mengetahui sebesar apa dampak kenaikan harga Pertamax kali ini.

Baca Selengkapnya
Raih Gelar Doktor Cumlaude, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abidin Fikri Tawarkan Solusi Pemerataan Tenaga Medis
Raih Gelar Doktor Cumlaude, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abidin Fikri Tawarkan Solusi Pemerataan Tenaga Medis

Abidin menyoroti persoalan mendasar mengenai ketimpangan distribusi tenaga medis di berbagai wilayah Indonesia yang hingga kini masih menjadi tantangan serius.

Baca Selengkapnya
Bertemu Himbara, Pemerintah-DPR Pastikan Kondisi Fundamental Perbankan Kokoh
Bertemu Himbara, Pemerintah-DPR Pastikan Kondisi Fundamental Perbankan Kokoh

Pemerintah dan DPR RI memastikan kondisi fundamental sektor perbankan nasional tetap kuat di tengah berbagai dinamika ekonomi dan pasar keuangan.

Baca Selengkapnya
RUU Polri Disahkan, Wamenkum Tegaskan Pembahasan Libatkan Ahli dan Masyarakat
RUU Polri Disahkan, Wamenkum Tegaskan Pembahasan Libatkan Ahli dan Masyarakat

Pengesahan ini setelah sebelumnya menggelar rapat paripurna antara pemerintah dengan DPR RI dalam hal Komisi III pada Selasa (9/6).

Baca Selengkapnya
RUU Polri, Pemerintah-DPR Sepakat Masa Pensiun Jenderal Bintang 4 Pensiun Diperpanjang
RUU Polri, Pemerintah-DPR Sepakat Masa Pensiun Jenderal Bintang 4 Pensiun Diperpanjang

"Jadi tambahannya adalah atau sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden," sambungnya.

Baca Selengkapnya
KPK Ungkap Ada Dana USD 1 Juta yang Disiapkan buat Pansus Hak Angket Haji DPR
KPK Ungkap Ada Dana USD 1 Juta yang Disiapkan buat Pansus Hak Angket Haji DPR

Temuan itu terungkap usai penyidik mendalami aliran dana yang melibatkan sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kuota haji khusus.

Baca Selengkapnya
Anggota DPR Rieke Diah Pitaloka Soroti Tata Kelola Keimigrasian Bali, Begini Katanya
Anggota DPR Rieke Diah Pitaloka Soroti Tata Kelola Keimigrasian Bali, Begini Katanya

Ia menyebutkan, tingginya arus manusia dan modal asing ke Bali belum sepenuhnya diimbangi dengan sistem pengawasan yang terintegrasi.

Baca Selengkapnya
Pemerintah, BI dan DPR Perkuat Kebijakan Fiskal dan Moneter, Hasilkan Dua Strategi Jaga Rupiah
Pemerintah, BI dan DPR Perkuat Kebijakan Fiskal dan Moneter, Hasilkan Dua Strategi Jaga Rupiah

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan rapat tersebut diinisiasi DPR sebagai forum evaluasi.

Baca Selengkapnya
DPR Kumpulkan Otoritas Ekonomi Bahas Rupiah, Pemerintah Optimistis Nilai Tukar Kembali Menguat
DPR Kumpulkan Otoritas Ekonomi Bahas Rupiah, Pemerintah Optimistis Nilai Tukar Kembali Menguat

Koordinasi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, dan legislatif menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Baca Selengkapnya