Jejaring Sosial
Salah satu meme menggambarkan matinya demokrasi Indonesia yang beredar di media sosial pasca-pengesahan RUU Pilkada, pada Jumat (26/9). Pengesahan RUU Pilkada yang dipilih oleh anggota DPRD ini menuai kecaman dalam bentuk meme (gambar sindiran) yang lucu nan kocak.
"SBY suka bohong ya," salah satu meme sindiran untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden SBY pun tak luput dari sindiran.
Meme lucu bergambar foto mantan Presiden Soeharto bertuliskan "Penak jamanku toh? Eh balik lagi toh. Orde Baru jilid II".
Sindiran pedas dalam bentuk meme bergambar saklar lampu dengan tulisan "Demokrasi bukan kayak saklar. Gampang banget on-off nya".
Meme menggambarkan Amien Rais yang sesumbar bisa melengserkan Gus Dur dan Megawati, apa lagi demokrasi.
Sindiran pedas terhadap Partai Demokrat yang walk out dalam sidang paripurna RUU Pilkada.
"Law Maker! What have you done?". Meme lucu berupa sindiran kepada DPR yang telah mengesahkan RUU Pilkada.
Meme lucu dengan pertanyaan heran "Loh ini tahun berapa? Kok Pilkada dipilih DPR lagi?"
Meme ekspresi kaget seorang wanita saat tahu RUU Pilkada sudah disahkan oleh DPR.
"I don't always walk out... But when i do i betrayed people." Meme sindiran berupa peringatan untuk Partai Demokrat yang walk out salam sidang paripurna RUU Pilkada.
"Y'all got any more of them. Democracy?" Meme lucu menyindir pengesahan RUU Pilkada.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Seribu menggelar rapat pleno terbuka untuk memastikan data pemilih yang akurat dan berkelanjutan. Proses pemutakhiran data pemilih Kepulauan Seribu ini penting untuk menjaga integritas demokrasi lokal.
Baca Selengkapnya
Pengamat menyoroti Kultur Politik sebagai pemicu utama maraknya kasus korupsi di kalangan kepala daerah, mulai dari sistem kaderisasi hingga biaya politik yang selangit yang membuat pembaca penasaran.
Baca Selengkapnya
Kementerian Dalam Negeri menegaskan perlunya sinkronisasi pembangunan Papua dengan rencana nasional. Simak bagaimana langkah ini krusial untuk mengatasi tantangan dan memajukan daerah, demi terwujudnya pembangunan yang selaras dan berkelanjutan.
Baca Selengkapnya
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto berharap konflik Bupati Wabup Jember, Muhammad Fawait dan Djoko Santoso, dapat diselesaikan secara baik dan elegan tanpa menjadi konflik terbuka yang merugikan publik.
Baca Selengkapnya
Angka korupsi kepala daerah masih tinggi meskipun langkah preventif sudah dilakukan. Evaluasi rekrutmen politik kepala daerah menjadi kunci untuk menekan praktik rasuah ini dan menciptakan pemerintahan yang bersih.
Baca SelengkapnyaAktivis menilai bahwa perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD harus dipikirkan dengan matang, mengingat biaya politik yang tinggi.
Baca Selengkapnya
Akademisi Universitas Muhammadiyah Bengkulu menyoroti bagaimana desain Pilkada memiliki dampak signifikan pada birokrasi dan pelayanan publik daerah, memicu pertanyaan tentang netralitas.
Baca Selengkapnya
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengusulkan **pelonggaran syarat pencalonan Pilkada** sebagai langkah strategis memberantas politik uang dan mahar politik, sekaligus mendorong lahirnya pemimpin berkualitas.
Baca SelengkapnyaHarus diakui, Kaesang mengatakan Pilkada langsung memiliki kekurangan.
Baca SelengkapnyaKajian tersebut bersifat rahasia dan telah disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya
KPU Bangka Barat berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memastikan akurasi Pemutakhiran Data Pemilih Pemula dari kalangan pelajar, demi Pemilu yang inklusif dan berkualitas.
Baca SelengkapnyaMenurut Dasco, usulan tersebut tetap harus dikaji mendalam, terutama aspek keamanannya.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi