Ketua DPR Puan Maharani bersama Ketua Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Agung Firman Sampurna memberikan keterangan pers usai menggelar pertemuan di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/6/2020). Dalam pertemuan tersebut DPR meminta BPK untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan penggunaan dana dalam penanganan pandemi Covid-19 secara transparan agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.
DPR Pinta Ketua BPK Lakukan Pengawasan Dana Pandemi Covid-19
DPR
Ketua DPR Puan Maharani bersama Ketua Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Agung Firman Sampurna memberikan keterangan pers usai menggelar pertemuan di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/6/2020).
Ketua DPR Puan Maharani bersama Ketua Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Agung Firman Sampurna memberikan keterangan pers usai menggelar pertemuan di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/6/2020).
Ketua DPR Puan Maharani bersama Ketua Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Agung Firman Sampurna memberikan keterangan pers usai menggelar pertemuan di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/6/2020).
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Agung Firman Sampurna memberikan keterangan pers usai menggelar pertemuan dengan Ketua DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/6/2020).
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Agung Firman Sampurna memberikan keterangan pers usai menggelar pertemuan dengan Ketua DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/6/2020).
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Agung Firman Sampurna memberikan keterangan pers usai menggelar pertemuan dengan Ketua DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/6/2020).
Ketua Komisi II DPR Temui Pratikno di Istana, Bahas Sistem Pemilu
Pertemuan Doli Kurnia dan Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan.
Menengok Kondisi Terbaru Wisma Atlet, Tempat Isolasi Pasien Covid-19 yang Kini jadi Semak Belukar
Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran Jakarta resmi ditutup pada Jumat, 31 Maret 2023
Komisi II DPR Nilai Perlu Revisi UU Pemilu Terkait Cuti Kampanye Pejabat Negara
Komisi II DPR mengatakan, secara teknis harus dipertegas ulang jadwal cuti khusus untuk para pejabat saat ingin kampanye politik.
MK: DPR Tak Boleh Lepas Tangan soal Masalah Pemilu, Harus Jalankan Fungsi Konstitusional seperti Hak Angket
MK: DPR Tak Boleh Lepas Tangan soal Masalah Pemilu, Harus Jalankan Fungsi Konstitusional seperti Hak Angket
DPR Yakin Fundamental Ekonomi Indonesia Kuat Hadapi Dinamika Geopolitik Timur Tengah
Pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan masih di atas 5 persen
Jokowi Kembali Singgung UU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPR
Jokowi Kembali Singgung UU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPR
DPR Soal Ratusan Nakes di Manggarai Dipecat & Bidan Gagal jadi PPPK: Harapan Hidup Sejahtera Menguap
DPR menyoroti pemecatan 249 nakes Non-ASN di Manggarai dan gagalnya 500-an bidan pendidik gagal jadi P3K
Daftar Caleg Pasangan Suami Istri yang Lolos ke Senayan, 6 Orang dari Gerindra
Sedikitnya, ada enam pasangan suami istri yang lolos terpilih di Pemilu 2024
Golkar Ungkap Alasan Tak Lanjutkan Bahas RUU Masyarakat Adat
Padahal, RUU Masyarakat Adat sudah dibahas selama 15 tahun terakhir
Wasekjen PKB Dukung Partai Pemenang Pemilu 2024 jadi Ketua DPR RI
Wasekjen PKB Dukung Partai Pemenang Pemilu 2024 jadi Ketua DPR RI
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini
Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai
Puan Tegaskan Tak Ada Pembahasan Revisi UU MD3 untuk Ubah Syarat Jadi Ketua DPR
Puan enggan menjelaskan secara detail saat dipertegas mengenai RUU MD3 yang saat ini sudah masuk dalam daftar prolegnas prioritas.