Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
KPK Periksa Agnes Jennifer Sebagai Saksi Mantan Sekretaris MA

KPK Periksa Agnes Jennifer Sebagai Saksi Mantan Sekretaris MA

Gratifikasi

merdeka.com
Geser ke atas untuk membaca
KPK Periksa Agnes Jennifer Sebagai Saksi Mantan Sekretaris MA

Agnes Jennifer menunggu panggilan penyidik saat akan diperiksa oleh tim penyidik di Gedung KPK, Jakarta, Senin (18/05/2020). Agnes Jennifer diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi dalam penanganan perkara di MA.

KPK Periksa Agnes Jennifer Sebagai Saksi Mantan Sekretaris MA

Agnes Jennifer menunggu panggilan penyidik saat akan diperiksa oleh tim penyidik di Gedung KPK, Jakarta, Senin (18/05/2020). Agnes Jennifer diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi dalam penanganan perkara di MA.

KPK Periksa Agnes Jennifer Sebagai Saksi Mantan Sekretaris MA

Agnes Jennifer menunggu panggilan penyidik saat akan diperiksa oleh tim penyidik di Gedung KPK, Jakarta, Senin (18/05/2020). Agnes Jennifer diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi dalam penanganan perkara di MA.

KPK Periksa Agnes Jennifer Sebagai Saksi Mantan Sekretaris MA

Agnes Jennifer menunggu panggilan penyidik saat akan diperiksa oleh tim penyidik di Gedung KPK, Jakarta, Senin (18/05/2020). Agnes Jennifer diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi dalam penanganan perkara di MA.

KPK Periksa Agnes Jennifer Sebagai Saksi Mantan Sekretaris MA

Agnes Jennifer menunggu panggilan penyidik saat akan diperiksa oleh tim penyidik di Gedung KPK, Jakarta, Senin (18/05/2020). Agnes Jennifer diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi dalam penanganan perkara di MA.

KPK Endus Praktik Korupsi di Sekolah: Pemberian Hadiah saat Kenaikan Kelas jadi Hal Lumrah
KPK Endus Praktik Korupsi di Sekolah: Pemberian Hadiah saat Kenaikan Kelas jadi Hal Lumrah

Selain itu, 10 persen responden mengaku mengetahui adanya pemberian imbalan kepada pihak tertentu selama pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Baca Selengkapnya
Gubernur Banten Tegaskan Tolak Praktik Titipan dalam Penerimaan Siswa Baru
Gubernur Banten Tegaskan Tolak Praktik Titipan dalam Penerimaan Siswa Baru

Gubernur Banten Andra Soni mengingatkan seluruh kepala sekolah untuk menjaga integritas dan menolak praktik titipan siswa baru di tengah tingginya persaingan masuk sekolah negeri.

Baca Selengkapnya
KPK Periksa Rita Widyasari, Dalami Hubungan dengan Tiga Korporasi Tersangka Gratifikasi Batu Bara
KPK Periksa Rita Widyasari, Dalami Hubungan dengan Tiga Korporasi Tersangka Gratifikasi Batu Bara

KPK kembali memanggil Rita Widyasari untuk mendalami keterkaitannya dengan tiga korporasi tersangka kasus gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Baca Selengkapnya
Menko Yusril Buka Suara soal Wamen Imipas Silmy Karim Ditetapkan Tersangka Korupsi
Menko Yusril Buka Suara soal Wamen Imipas Silmy Karim Ditetapkan Tersangka Korupsi

Yusril juga memerintahkan seluruh jajaran Imigrasi untuk mendukung penegakan hukum oleh KPK.

Baca Selengkapnya
Prabowo Copot Silmy Karim dari Wamen Imipas Usai Jadi Tersangka KPK
Prabowo Copot Silmy Karim dari Wamen Imipas Usai Jadi Tersangka KPK

Wakil Menteri Imipas Silmy Karim diduga mendapatkan jatah dari fee pengurusan izin tinggal WNA sebesar Rp 100 juta per minggu setiap hari Jumat.

Baca Selengkapnya
'Setiap Klik Ada Harganya', KPK Ungkap Alur Pemerasan Izin Tinggal WNA oleh Silmy Karim Cs
'Setiap Klik Ada Harganya', KPK Ungkap Alur Pemerasan Izin Tinggal WNA oleh Silmy Karim Cs

Selain Silmy, KPK juga menetapkan delapan orang lainnya sebagai tersangka dari total 17 orang yang sebelumnya diamankan dalam operasi penindakan kasus tersebut.

Baca Selengkapnya
KPK Segel Kediaman Wamen Imipas Silmy Karim Usai Operasi Tangkap Tangan
KPK Segel Kediaman Wamen Imipas Silmy Karim Usai Operasi Tangkap Tangan

Namun, Budi belum merinci ruangan apa saja yang disegel karena rangkaian baru dilakukan tadi malam.

Baca Selengkapnya
Fantastis, Nilai Pemerasan Wamen Imipas Silmy Karim Cs Capai Ratusan Miliar
Fantastis, Nilai Pemerasan Wamen Imipas Silmy Karim Cs Capai Ratusan Miliar

Silmy diduga terlibat praktik korupsi dengan memberikan perintah atau menerima sejumlah uang saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi pada tahun 2023 hingga 2024.

Baca Selengkapnya
Kronologi Kasus Gratifikasi Jerat Wabup PALI, Janji Proyek Rp 10 Miliar Tak Kunjung Terealisasi
Kronologi Kasus Gratifikasi Jerat Wabup PALI, Janji Proyek Rp 10 Miliar Tak Kunjung Terealisasi

Kasus tersebut bermula saat Iwan Tuaji dan Alhefi Kurniawan bertemu dengan seorang kontraktor inisial H pada 2 Desember 2024.

Baca Selengkapnya
Kejati Sumsel Tangkap Wakil Bupati PALI dalam Kasus Suap Proyek Rp1 Miliar
Kejati Sumsel Tangkap Wakil Bupati PALI dalam Kasus Suap Proyek Rp1 Miliar

Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) mengamankan Wakil Bupati PALI berinisial IT terkait dugaan suap proyek senilai Rp1 miliar, menyeret oknum PNS Bapenda Sumsel.

Baca Selengkapnya
KPK Periksa PNBP Tambang Kutai Kartanegara, Dalami Gratifikasi Eks Bupati Rita Widyasari
KPK Periksa PNBP Tambang Kutai Kartanegara, Dalami Gratifikasi Eks Bupati Rita Widyasari

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penyimpangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) produksi pertambangan di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang terkait dengan kasus gratifikasi mantan Bupati Rita Widyasari.

Baca Selengkapnya
KPK Periksa Pejabat PN Depok Terkait Permohonan Eksekusi PT Karabha Digdaya
KPK Periksa Pejabat PN Depok Terkait Permohonan Eksekusi PT Karabha Digdaya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi di Pengadilan Negeri Depok, dengan memeriksa sejumlah mantan pejabat dan pegawai pengadilan terkait permohonan eksekusi riil PT Karabha Digdaya, anak usaha Kementerian Keuangan.

Baca Selengkapnya