OC Kaligis
Terpidana kasus suap hakim dan panitera PTUN Medan, Otto Cornelis (OC) Kaligis saat membacakan memori permohonan Peninjauan Kembali (PK) untuk kedua kalinya di PN Jakarta Pusat, Rabu (10/4). Sebelumnya, MA telah mengabulkan PK yang diajukan OC Kaligis dan mengurangi masa penahanannya sebanyak tiga tahun.
OC Kaligis terbukti menyuap majelis hakim dan panitera PTUN di Medan sebesar 27.000 dollar AS dan 5.000 dollar Singapura. Dia divonis 10 tahun penjara atas kasus tersebut. Hukumannya kemudian diringankan menjadi tujuh tahun setelah mengajukan PK yang pertama.
OC Kaligis membacakan memori permohonan PK untuk kedua kalinya di PN Jakarta Pusat, Rabu (10/4).
OC Kaligis seusai membacakan memori permohonan PK untuk kedua kalinya di PN Jakarta Pusat, Rabu (10/4).
OC Kaligis seusai membacakan memori permohonan PK untuk kedua kalinya di PN Jakarta Pusat, Rabu (10/4).
Kepada awak media OC Kaligis mengaku kedatangannya hanya untuk bersilaturahmi.
Baca Selengkapnya
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, membenarkan bahwa laporan polisi telah diterima pada Senin, 11 Maret 2026.
Baca Selengkapnya
Pengusaha rokok Khairul Umam alias Haji Her menegaskan tidak mengenal para tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, usai diperiksa KPK. Simak selengkapnya pernyataan Haji Her terkait kasus Bea Cu
Baca Selengkapnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami proses penyerahan uang pendaftaran perangkat desa di Pati, terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati nonaktif Sudewo.
Baca Selengkapnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah adanya intimidasi terhadap istri Ono Surono saat penggeledahan rumah Wakil Ketua DPRD Jabar. KPK menegaskan proses berjalan lancar dan CCTV dimatikan sukarela oleh keluarga.
Baca Selengkapnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa 13 dari 27 orang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman ke Jakarta untuk pemeriksaan intensif terkait dugaan korupsi.
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat mengapresiasi dukungan publik untuk menindaklanjuti dugaan suap yang melibatkan 15 anggota DPRD NTB, memicu pertanyaan tentang penegakan hukum dalam kasus suap DPRD NTB.
Baca SelengkapnyaJaksa meyakini Dicky terbukti menerima suap dari pengusaha swasta untuk memuluskan kerja sama pemanfaatan kawasan hutan.
Baca SelengkapnyaKPK menyatakan berkas dua tersangka pemberi suap dalam kasus korupsi di KPP Madya Jakarta Utara lengkap. Selanjutnya, perkara dilimpahkan ke jaksa untuk proses.
Baca Selengkapnya
Hingga saat ini, dua safe house telah terungkap akibat OTT beberapa waktu lalu, yaitu di sebuah rumah dan apartemen.
Baca SelengkapnyaPihak Kejaksaan Tinggi Sumsel akan segera memanggil Bupati Muara Enim untuk pemeriksaan.
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) resmi melimpahkan perkara gratifikasi legislator NTB ke Pengadilan Negeri Mataram, membuka tabir dugaan suap yang melibatkan 13 nama anggota dewan.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi