PM Italia Giorgia Meloni Ajukan 2 Syarat Akui Palestina sebagai Negara

Pemerintah sayap kanan Italia menyatakan kesiapan untuk mengakui negara Palestina dengan syarat tertentu, mengikuti langkah sejumlah negara Uni Eropa lainnya.

Perdana Menteri Giorgia Meloni pada Selasa (23/9) malam mengumumkan bahwa partai-partai pendukung pemerintahannya akan mengajukan mosi di parlemen untuk mengakui Palestina.

Namun, pengakuan itu hanya akan dilakukan jika dua syarat terpenuhi: pembebasan sandera yang ditahan Hamas sejak serangan 7 Oktober 2023, dan tidak adanya keterlibatan Hamas dalam pemerintahan Palestina mendatang.

“Saya tidak menentang pengakuan Palestina, tetapi kita harus fokus pada prioritas yang tepat,” kata Meloni dikutip EuroNews, Kamis (25/9).

Keputusan ini disebut sejalan dengan langkah Belgia dan Prancis, meski tetap menyertakan syarat, sekaligus menandai perubahan signifikan dalam sikap Meloni yang sebelumnya dinilai bertolak belakang dengan sentimen publik Italia.

Gelombang Protes Nasional

Perubahan sikap pemerintah Italia terjadi di tengah meningkatnya tekanan publik. Pada Senin (22/9), aksi mogok nasional digelar di berbagai kota Italia dengan melibatkan sekitar 500.000 orang.

Aksi ini dipicu oleh “genosida yang berlangsung di Jalur Gaza, blokade bantuan kemanusiaan oleh tentara Israel, serta ancaman terhadap misi internasional Global Sumud Flotilla,” demikian pernyataan federasi serikat pekerja USB.

Gerakan pro-Palestina di Italia, yang terdiri atas organisasi masyarakat sipil, serikat buruh akar rumput, dan berbagai asosiasi warga, juga menuntut pemerintah menghentikan ekspor senjata serta komponen militer ke Israel.

Dukungan Masyarakat agar Palestina Merdeka

Hasil survei terbaru menunjukkan 40,6 persen warga Italia mendukung pengakuan penuh atas negara Palestina, sementara 21,9 persen responden lebih memilih adanya administrasi internasional sementara.

Survei lain dari YouTrend mengungkap mayoritas masyarakat Italia menilai keras tindakan Israel.

Sebanyak 60 persen responden berpendapat Israel harus menarik diri dari wilayah pendudukan di Tepi Barat, 63 persen menilai Israel melakukan genosida di Gaza, 64 persen menyebut Israel menindas dan mendiskriminasi sistematis rakyat Palestina, dan 65 persen menilai respons Israel terhadap serangan Hamas “tidak proporsional” serta “lebih banyak menyasar warga sipil”.

Pergeseran Sikap Pemerintah

Pendiri YouTrend, Lorenzo Pregliasco, menilai awal 2025 menjadi titik balik opini publik Italia terkait perang Gaza. Bahkan, pendukung partai-partai kanan seperti Fratelli d’Italia dan Forza Italia mulai menunjukkan kritik terhadap tindakan Israel.

“Liputan media yang luas mengenai krisis kemanusiaan di Gaza menyentuh hati publik yang sebelumnya tidak punya pandangan kuat soal isu ini,” ujar Pregliasco kepada Euronews.

Menurutnya, tekanan opini publik turut mendorong pergeseran sikap Meloni. “Mereka memang tidak ingin mengambil posisi radikal seperti partai kiri, tetapi saya melihat evolusi jelas, terutama dengan kritik terhadap invasi darat Gaza dan konsekuensi kemanusiaan dari serangan udara Israel,” katanya.

Meski begitu, Meloni tetap menolak menyebut tindakan militer Israel sebagai “genosida”. Namun, ia akhirnya melunak soal pengakuan Palestina setelah berbulan-bulan menolak.

Sehari sebelum pengumuman Meloni, Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani masih menegaskan bahwa “negara Palestina saat ini belum ada, sehingga tidak bisa diakui”. Ia menambahkan, “Sebelum diakui, sebuah negara harus dibangun terlebih dahulu. Kita tidak bisa memberikan hadiah kepada Hamas.”

Italia selama ini mendukung solusi dua negara. Namun, pernyataan Meloni kali ini dianggap sebagai perubahan besar, didorong kuat oleh opini publik domestik yang semakin kritis terhadap Israel.