Dalam beberapa tahun terakhir, Ukraina gagal melobi Israel untuk izin penggunaan perangkat spyware Pegasus untuk memata-matai Rusia, seperti dilaporkan The Guardian pada Rabu.
Israel menolak permintaan tersebut, yang telah diajukan setidaknya sejak 2019. Israel menolak karena takut membuat geram Rusia, seperti diungkapkan orang yang mengetahui langsung masalah tersebut.
Teknologi Pegasus itu milik NSO Group, yang baru-baru ini di-blacklist pemerintahan Joe Biden setelah muncul laporan media yang mengungkapkan teknologi itu digunakan oleh rezim otoriter untuk menargetkan para pembelot, jurnalis, aktivis HAM, dan bahkan beberapa pejabat Departemen Luar Negeri AS.
Pegasus adalah perangkat yang sangat canggih yang memudahkan operatornya menyusup ke ponsel target dan menghapus kontennya, termasuk pesan, kontak, dan riwayat lokasi.
Seorang pejabat intelijen senior Ukraina mengatakan kepada The Guardian, keputusan Israel menolak permintaan Kiev "membingungkan", padahal pemerintah AS mendukung permintaan Ukraina tersebut.
The New York Times, yang juga melaporkan isu tersebut, mengutip pejabat senior Ukraina lainnya yang mengatakan pemerintahnya kecewa pada Israel, berpendapat teknologi tersebut seharusnya dapat digunakan untuk memantau progres militer Rusia berbulan-bulan menjelang invasi dan memberikan Kiev pemahaman yang lebih baik terkait apa yang akan terjadi.
Sumber yang mengetahui masalah tersebut menyampaikan kepada The Guardian, Israel takut mengizinkan NSO Group menjual Pegasus ke Ukraina akan dipandang sebagai tindakan agresi melawan badan intelijen Rusia.
Kekhawatiran yang sama juga membuat NSO membatalkan perjanjian untuk menjual Pegasus ke Estonia, negara tetangga Rusia lainnya. NSO membuat perjanjian dengan Tallinn untuk memberikan akses ke Pegasus pada 2019 tapi kemudian dibatalkan beberapa bulan kemudian, The Guardian melaporkan.
The New York Times menyampaikan pemerintah Estonia bahkan telah membayar uang muka USD 30 juta untuk mendapatkan akses ke spyware tersebut.
Permintaan terbaru untuk spyware itu diajukan pada Agustus, tapi ditolak Israel karena pasukan Rusia telah berkumpul di perbatasan Ukraina.
Advertisement
Tanggapan NSO Group
Menanggapi laporan tersebut, NSO Group menyampaikan kepada The Guardian pihaknya "terus menerus menjadi sasaran pemberitaan media yang tidak akurat mengenai dugaan klien, yang didasarkan pada desas-desus, sindiran politik, dan ketidakbenaran."
"Negara Israel mengatur pemasaran dan ekspor produk siber berdasarkan UU Pengendalian Ekspor Pertahanan 2007," jelas perusahaan tersebut, dikutip dari The Times of Israel, Jumat (25/3).
"Keputusan kebijakan terkait pengendalian ekspor mempertimbangkan keamanan dan pertimbangan strategis, yang termasuk kepatuhan pada aturan internasional," jelas Kementerian Pertahanan Israel.
"Sebagai sebuah kebijakan, negara Israel menyetujui ekspor produk siber secara eksklusif ke entitas pemerintahan, untuk penggunaan legal, dan hanya untuk tujuan mencegah dan menyelidiki kejahatan dan kontra terorisme, berdasarkan deklarasi penggunaan akhir/pengguna akhir yang disediakan oleh pemerintah yang mengakuisisi," lanjut kementerian tersebut.