Tiga Negara Barat Jatuhkan Sanksi untuk Pejabat Penegak Hukum Myanmar

Tiga negara Barat yaitu AS, Inggris, dan Kanada menjatuhkan sanksi untuk pejabat senior Myanmar, dalam peringatan satu tahun kudeta militer di negara Asia Tenggara tersebut.

Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanski pada Jaksa Agung Thida Oo, Ketua Mahkamah Agung Tun Tun Oo, dan Ketua Komisi Anti Korupsi U Tin Oo, yang disebut terlibat dekat dalam dakwaan bermotif politik terhadap pemimpin yang digulingkan, Aung San Suu Kyi.

Sanksi tersebut diumumkan Departemen Luar Negeri dan Departemen Keuangan AS bertepatan dengan satu tahun kudeta 1 Februari, ketika militer menangkap Suu Kyi dan pejabat terpilih lainnya dan menjatuhkan kekuasaan mereka.

Inggris menyampaikan pihaknya menjatuhkan sanksi terhadap Thida Oo, Tin OO, dan U Thein Soe, seorang mantan militer yang ditunjuk sebagai ketua komisi pemilihan umum setelah kudeta.

"Kami mengkoordinasikan tindakan ini dengan Inggris dan Kanada untuk menunjukkan dukungan kuat komunitas internasional untuk rakyat Burma dan lebih jauh untuk menuntut pertanggungjawaban kudeta dan kekerasan yang dilakukan rezim," jelas Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Al Jazeera, Selasa (1/2).

"Amerika Serikat akan terus bekerja dengan rekan internasional kami untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia dan menekan rezim untuk menghentikan kekerasan, membebaskan semua orang yang ditangkap secara sewenang-wenang, mengizinkan akses kemanusiaan, dan mengembalikan jalan Burma menuju demokrasi," lanjut Blinken.

Menteri Luar Negeri Inggris, Liz Truss menyampaikan rezim militer Myanmar "telah berusaha meneror rakyat Myanmar agar tunduk."

"Melalui ketakutan dan kekerasan, mereka telah menciptakan perpecahan dan konflik," jelas Truss dalam sebuah pernyataan.

"Inggris akan selalu membela hak kebebasan, demokrasi, dan supremasi hukum. Bersama negara-negara yang berpikiran sama, kami akan meminta pertanggungjawaban rezim yang menindas dan brutal."

Sementara itu, pemerintah Kanada dalam pernyataannya menyampaikan militer tidak menunjukkan tanda-tanda akan menghentikan tindakannya.

Untuk tiga orang pejabat penegak hukum Myanmar yang disanksi tersebut, Washington mengatakan mereka memanfaatkan jabatannya untuk melanggar supremasi hukum dan menyingkirkan oposisi politik yang berkontribusi pada terganggungnya perdamaian internasional dan memburuknya situasi keamanan.

AS juga secara terpisah menjatuhkan sanksi terhadap beberapa pengusaha Myanmar, menuduh mereka memberikan dukungan finansial terhadap rezim militer.

Pengusaha yang disanksi tersebut yaitu CEO KT Group dan Direktur KTSL (anak perusahaan KT Group), Jonathan Myo Kyaw Thaung dan Tay Za, pemilik sejumlah perusahaan yang memberikan dukungan peralatan termasuk senjata kepada militer Burma.

Sanksi juga dijatuhkan kepada dua anak Tay Za, Htoo Htet Tay Za dan Pye Phyo Tay Za.

Aset mereka yang ada di wilayah yurisdiksi Amerika dibekukan dan melarang warga Amerika melakukan bisnis dengan mereka.