Ribuan Orang di Kolombia Turun ke Jalan Tuntut Demo Tolak Reformasi Pajak Dihentikan

Mengibarkan bendera dan berpakaian putih, ribuan orang berpawai di ibu kota Kolombia, Bogota, pada Minggu, menuntut diakhirinya unjuk rasa dan pemblokiran jalan, serta untuk menyatakan dukungan bagi pasukan keamanan, setelah demonstrasi berlangsung selama sebulan.

“Mereka (penghalang jalan) menyandera kota-kota. Mereka menghentikan perekonomian,” kata Patricia Gonzalez (45) dikutip dari Reuters, Senin (31/5).

Penghalang jalan telah menyebabkan kekurangan makanan dan distribusi pasokan barang kebutuhan di beberapa wilayah di negara tersebut.

Meski mengakui penggunaan kekuatan berlebihan oleh beberapa polisi, Gonzalez mengatakan tidak semua polisi korupsi dan unjuk rasa telah berlangsung cukup lama.

Pembicaraan antara pemerintah dan pemimpin unjuk rasa nasional berlangsung pada Minggu, setelah terhenti pekan lalu.

Unjuk rasa yang meluas dimulai pada akhir April sebagai oposisi terhadap reformasi pajak yang sekarang telah ditarik, tetapi sejak itu meluas untuk menyerukan pendapatan dasar, kesempatan bagi kaum muda dan untuk mengakhiri kekerasan polisi.

Unjuk rasa diliputi kekerasan. Pemerintah nasional sejauh ini mengaitkan 17 kematian warga sipil dan kematian dua petugas polisi dengan unjuk rasa tersebut, sementara kelompok HAM mengatakan pasukan keamanan telah membunuh puluhan warga sipil.

Di kota terbesar ketiga Kolombia, Cali, 13 orang tewas dalam unjuk rasa pada Jumat, demikian disampaikan Wali Kota Jorge Ivan Ospina pada Sabtu, menekankan tidak pasti berapa banyak dari mereka yang terkait dengan demonstrasi.

Pada Minggu, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet, menyerukan mereka yang melakukan kekerasan di Cali untuk bertanggung jawab.

“Saya menyerukan diakhirinya semua bentuk kekerasan,” katanya dalam sebuah pernyataan, menyerukan penyelidikan atas kematian dan cedera tersebut.

Sementara "pra-kesepakatan" untuk negosiasi lebih lanjut dicapai pada Senin, penyelenggara aksi mogok sejak itu menuduh pemerintah sengaja menunda pembicaraan dengan tidak menandatangani kesepakatan.

Pemerintah mengatakan para pemimpin unjuk rasa harus mengecam pemblokiran jalan sebagai bagian dari pra-kesepakatan, menyebut poin tersebut tidak dapat dinegosiasikan.