Kudeta Militer Myanmar di Antara Ambisi Kursi Presiden dan Perselisihan Dua Kekuasaan

Pemandangan aneh yang akrab mendominasi halaman depan surat kabar milik pemerintah Myanmar pekan ini: foto-foto pria berseragam militer hijau yang duduk di kursi kekuasaan.

Seolah-olah waktu telah memutar ulang satu dekade. " The Global New Light of Myanmar" telah lama dianggap sebagai corong bagi penguasa, halaman-halamannya didedikasikan untuk propaganda pemerintah dan gambar kaku para pejabat tentang kunjungan ke proyek pertanian atau pembangunan.

Dari 1962 sampai 2011, rezim militer berturut-turut memerintah Myanmar, yang sebelumnya dikenal sebagai Burma, dengan tangan besi - menegaskan kekuasaan absolut mereka atas rakyat melalui ketakutan dan kebrutalan.

Tapi enam tahun lalu, ada harapan adanya perubahan ketika Aung San Suu Kyi membentuk pemerintahan sipil pertama dengan partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) setelah menang dalam dalam pemilu.

Semua itu berubah pada Senin lalu, ketika militer menggulingkan kekuasaan dalam sebuah kudeta, menangkap Suu Kyi, memutus jaringan internet, memblokir media sosial. Seorang pembaca berita di televisi milik militer mengumumkan panglima militer Jenderal Min Aung Hlaing (64) kini menjalani pemerintahan.

Warga yang putus asa di Yangon, kota terbesar di negara itu mengatakan sejarah terulang lagi. Masih banyak orang masih menanggung beban mental dan fisik buruknya masa lalu, mereka mengungkapkan ketakutannya tahun-tahun intervensi pemerintahan sipil tak ada artinya.
Myanmar mengalami perubahan signifikan pada tahun-tahun sejak militer terakhir memerintah, dengan lebih banyak kebebasan sosial, investasi asing, dan pertumbuhan kelas menengah. Misalnya, kartu SIM yang satu dekade lalu berharga USD 1.000, sekarang murah dan ada di mana-mana, dan masyarakat beralih ke media sosial seperti Facebook.

Sementara masalah ekonomi dan ketidaksetaraan yang mendalam, konflik, dan perselisihan etnis tetap ada, Myanmar saat ini adalah tempat yang berbeda dari 10 atau 20 tahun yang lalu, terutama di kota-kota besar.

Tetapi transisi yang tidak sempurna tidak berhasil untuk semua orang.

Militer membenarkan kudetanya dengan tuduhan kecurangan masif pemilu November 2020, yang membuat Suu Kyi dan partainya menang telak. Tapi menurut penjelasan yang lebih sederhana dari para analis bahwa kudeta digerakkan oleh kekuasaan dan ambisi personal kepala angkatan darat yang merasa kehilangan kekuasaan dan kehormatan.

“Ini adalah perselisihan antara dua orang yang tidak diperbolehkan menjadi presiden dan keduanya menginginkannya: Aung San Suu Kyi dan panglima tertinggi. Dan dia menempatkan ambisi pribadinya di atas kebaikan militer dan negara,” jelas analis yang berbasis di Yangon, Richard Horsey, dikutip dari CNN, Minggu (7/2).

CNN tidak dapat menghubungi militer Myanmar untuk dimintai komentar.

Tatmadaw dan Min Aung Hlaing

Hal pertama yang perlu diketahui tentang militer Myanmar, secara resmi dikenal sebagai Tatmadaw -- tidak pernah benar-benar menyerahkan kekuasaan politik.

Lebih dari satu dekade lalu, para panglima militer membuat rencana yang memungkinkan negara untuk mengadakan pemilihan umum, meliberalisasi ekonomi, dan transisi ke semi-demokrasi sambil tetap mempertahankan otoritas mereka.

Konstitusi 2008 mengalokasikan militer seperempat kursi di parlemen, memberikan hak veto yang efektif atas amandemen konstitusi, dan para jenderal memegang kendali atas tiga kementerian utama - pertahanan, perbatasan dan urusan dalam negeri.

Selama 50 tahun, militer adalah institusi paling kuat di negara ini. Tentara memiliki kendali atas pemerintahan, ekonomi, dan setiap aspek kehidupan. Konflik berkelanjutan dengan etnis minoritas telah membuat ratusan ribu orang mengungsi, dan kelompok HAM telah lama menghubungkan tentara dengan kekejaman dan pelanggaran HAM seperti pemerkosaan, penyiksaan, dan kejahatan perang lainnya.

Serangkaian diktator militer yang kejam mengubah Myanmar menjadi negara paria. Jenderal Ne Win, yang merebut kekuasaan dalam kudeta tahun 1962, menjerumuskan negara ke dalam kemiskinan dengan kebijakan ekonomi dan sosialisnya yang menghancurkan.
Jenderal itu diduga telah memutuskan kebijakan berdasarkan saran para astrolog dan melakukan demonetisasi beberapa denominasi besar mata uang Myanmar, menggantinya dengan uang kertas yang berjumlah sembilan. Tabungan warga habis dalam semalam.

Penggantinya dijuluki "Jagal Rangoon" (nama Yangon sebelumnya) karena penindasan brutal terhadap demonstrasi pro-demokrasi massal di ibu kota saat itu selama akhir 1980-an.

Persekusi politik, penyiksaan, dan kekerasan terhadap para oposisi, jurnalis, dan kelompok minoritas berlanjut dalam beberapa tahun terakhir di bawah petunjuk para panglima militer dan pemerintah.

Min Aung Hlaing, yang diangkat sebagai panglima tertinggi saat transisi Myanmar mulai pada 2011, mengawasi kampanye kekerasan yang dilancarkan terhadap etnis minoritas Rohingya di barat negara itu. Sekitar 720.000 orang melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh setelah tindakan keras pada 2016 dan 2017.

Penyelidik PBB mengatakan serangan itu dilakukan bertujuan genosida, menuduh militer melakukan kejahatan mengerikan seperti pemerkosaan massal, penyiksaan, pembakaran dan pembunuhan di luar hukum. Militer dan pemerintah membantah klaim tersebut, berdalih menargetkan teroris.

Pada 2019, Amerika Serikat memberi sanksi kepada Min Aung Hlaing atas pelanggaran HAM serius terkait dengan kekejaman yang dilakukan terhadap Rohingya. Kasus genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) sedang berlangsung.

Militer juga dilaporkan sangat sejahtera, mengendalikan jaringan luas sejumlah perusahaan yang berkaitan dengan industry seperti tambang giok dan rubi, tembakau, bir, manufaktur, pariwisata, perbankan, dan transportasi. Tahun lalu,
Sebuah penyelidikan Amnesty International menemukan hampir setiap unit militer memiliki saham di perusahaan yang didirikan militer, Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL), yang menjalankan kerajaan bisnis besar yang mencakup mitra global.

Laporan PBB tahun 2019 menemukan militer menggunakan bisnis dan kesepakatan senjatanya untuk mendukung operasi brutal terhadap kelompok etnis yang mencakup kerja paksa dan kekerasan seksual.

“Ini adalah institusi yang sama sekali tidak direformasi dan tidak direkonstruksi, otoriter, brutal yang memiliki DNA kekerasan dan kekejaman,” jelas analis independen yang berbasis di Yangon, David Mathieson.

Retaknya hubungan militer dan Suu Kyi

Kekuasaan dan pengaruh militer yang terus berlanjut menempatkan pemimpin sipil Suu Kyi dalam posisi yang sulit, karena NLD mencoba untuk bergerak maju dengan agenda reformasinya sambil menghindari dorongan terlalu keras dan berpotensi memicu kudeta.

Analis mengatakan hubungan Suu Kyi dan Min Aung Hlaing buruk sejak dia menjabat pada 2015, tetapi baru-baru ini semakin memburuk, yang diyakini sebagai gangguan komunikasi antara dua badan pembagian kekuasaan.

Ketika dia mulai menjabat, Suu Kyi sangat populer karena perjuangannya selama puluhan tahun melawan kekuasaan militer. Namun, tidak seperti posisinya di Barat, popularitasnya bertahan di negaranya selama masa jabatan pertamanya.

Kegagalan Suu Kyi mengutuk krisis Rohingnya membuat pamornya turun di dunia internasional, kehadirannya membela negaranya dan militer dari tuduhan genosida di Mahkamah Internasional berdampak pada peningkatan dukungan untuknya di dalam negeri menjelang pemilu.

Para pengamat mengatakan para jenderal mungkin telah meremehkan popularitasnya yang terus meningkat dan khawatir peran Suu Kyi yang terlalu besar dalam pemerintahan.

Konstitusi yang dirancang militer pada awalnya dibuat untuk membatasi kekuasaannya. Sebuah klausul melarang siapa pun yang memiliki anggota keluarga asing untuk menjadi Presiden, dan karena Suu Kyi menikah dengan seorang pria Inggris, dia dilarang menduduki jabatan puncak tersebut.

Untuk menyiasati klausul ini, NLD membentuk posisi Penasihat Negara, menjadikan Suu Kyi pemimpin de facto dan lebih kuat daripada yang pernah diinginkan para jenderal.

Mengacu pada pengelakan NLD terhadap aturan tersebut, analis Horsey mengatakan: “Ada perasaan bahwa pemerintah dan Aung San Suu Kyi melanggar konstitusi dan mempersenjatai konstitusi militer sendiri untuk melawan mereka,” kata Horsey.

Meskipun Suu Kyi dikritik karena tak berbuat banyak dalam membela militer di parlemen, para analis mengatakan dia juga tidak tertarik untuk bekerja dengan militer.

“Negosiasi, pembicaraan, diskusi, dan kesepakatan tidak ada dalam DNA Aung San Suu Kyi,” jelas Direktur Tampadipa Institute, Khin Zaw Win.

“Dia memblokir semua yang datang dari militer.”

Min Aung Hlaing akan pensiun ketika dia berusia 65 pada bulan Juni, para ahli mengatakan dia menargetkan kursi kepresidenan. Untuk melakukan itu, perwakilan militer Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) perlu melakukannya dengan baik dalam pemilu November. Tetapi NLD memenangkan 83 persen suara, memberinya mandat dan menandakan penolakan kuat terhadap militer - membuat ambisi presiden itu tidak terjangkau.

USDP mengklaim kecurangan pemilih yang meluas dan militer menuntut KPU menyelidiki, tetapi badan tersebut mengatakan setiap penyimpangan pemungutan suara tidak cukup untuk mempengaruhi hasil pemungutan suara. Min Aung Hlaing meminta NLD mengadakan sidang khusus parlemen untuk membahas klaim yang dibantah.

“Menurut saya korps perwira merasa NLD dan Suu Kyi  tidak menghormati mereka, dan tidak memperhatikan pandangan dan kekhawatiran mereka,” kata Horsey.

“Komandan militer membenarkan kudeta itu melalui krisis yang dibuat-buat. Tapi kudeta itu menimbulkan keluhan di antara para petinggi.”

Horsey mengatakan, pertemuan intens antara Min Aung Hlaing dan utusan Suu Kyi tidak berjalan baik pada hari-hari sebelum kudeta. Pembukaan parlemen baru pada Senin di ibu kota adalah saat yang tepat bagi panglima militer untuk menegaskan kembali kekuasaannya.

“Ini lebih dari sekadar kecurangan pemilu, ini tentang militer yang mungkin merasa kehilangan kendali atau mungkin perlu menegaskan kembali kekuatannya dan dominasinya dalam sistem politik,” jelas profesor hukum Universitas New South Wales Australia, Melissa Crouch, yang juga penulis The Constitution of Myanmar.

Analis lain menyebut langkah itu sebagai “serangan pendahuluan” karena para jenderal tidak suka Suu Kyi makin berkuasa.

“Ini kudeta untuk melindungi kepentingan mereka (militer),” kata Mathieson.

 

Apa yang terjadi selanjutnya?

Menurut para pakar, ancaman sanksi internasional lebih lanjut kemungkinan tidak akan mengganggu militer.

“Min Aung Hlaing adalah seorang diktator. Dia adalah seorang diktator selama ini,” kata Mathieson.

“Ini adalah kudeta melawan demokrasi di Myanmar karena ini bukan seperti pemilihan yang ketat - itu luar biasa, dengan jumlah pemilih yang tinggi selama pandemi.”

Apa yang terjadi selanjutnya, dan rezim seperti apa yang akan dijalankan Min Aung Hlaing, tak pasti.

Kekhawatiran meningkat akan meluasnya tindakan keras yang menargetkan kritikus, aktivis, dan jurnalis. Organisasi hak asasi manusia Myanmar, Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) mencatat setidaknya 133 pejabat pemerintah dan legislator, dan 14 aktivis ditahan sejak Senin.

Suu Kyi berada di bawah tahanan rumah, didakwa melanggar Undang-Undang Ekspor Impor, sementara Presiden Win Myint yang digulingkan dituduh melanggar undang-undang Manajemen Bencana Alam - tuduhan yang disebut sangat dibuat-buat.

Pada Minggu, ribuan orang turun ke jalan-jalan di Yangon, unjuk rasa besar hari kedua menentang kudeta militer.

Demonstran menyerukan pembebasan Suu Kyi dan anggota parlemen lainnya yang terpilih secara demokratis.

Tetapi menurut Khin Zaw Win, kudeta ini berbeda dengan kudeta tahun 1962 dan 1988, yang berlangsung secara brutal dan memberlakukan tatanan baru di negara itu.

“Kali ini, katakanlah, sangat terkendali dan bahasa yang mereka gunakan dan pernyataan, tampaknya mereka mencoba untuk menenangkan penduduk,” ujarnya.

“Di masa lalu, konstitusi yang ada dilenyapkan, kali ini mereka sangat teliti.”

Pada tahap ini, tidak banyak yang menunjukkan militer ingin melepaskan kemajuan dalam 10 tahun terakhir atau mengubah cara hidup warga negara secara drastis. Penyelidikan kecurangan pemilu dan memerangi pandemi adalah prioritas, menurut rezim baru.

Myanmar akan berada di bawah kendali militer - dan keadaan darurat - setidaknya selama satu tahun dan Min Aung Hlaing mengatakan pemilihan akan diadakan setelah penyelidikan kecurangan pemilu rampung, meskipun para analis mengatakan mereka ingin memastikan Suu Kyi tidak bisa ikut pemilihan.

Tetapi para diktator memiliki kecenderungan buruk untuk menjanjikan satu hal dan melakukan hal lain. Dan jika demo jalanan benar-benar mendapatkan momentum dalam beberapa pekan mendatang, kekuatan penuh kekuasaan militer dapat dilepaskan.