Zimbabwe selepas Mugabe, masa depan penuh ketidakpastian

Robert Mugabe memiliki rekam jejak yang panjang dalam sejarah perpolitikan Zimbabwe. Dari gerilyawan pejuang pembebasan hingga menjadi diktator lalim, 37 tahun masa pemerintahan Mugabe di Zimbabwe telah menjadi salah satu isu Afrika paling kontroversial dan berpengaruh.Pada masa awal kepemimpinannya, Mugabe dikagumi dan disanjung rakyat hingga disebut sebagai bapak bangsa dan negarawan. Saat menjabat sebagai perdana menteri pada 1980-1987 silam, Mugabe melakukan banyak perbaikan kehidupan sosial. Dia merupakan sosok yang mengenalkan pendidikan dan kesehatan gratis, membangun infrastruktur jalan, hingga memberi kesempatan orang kulit hitam untuk bekerja di sektor yang sebelumnya hanya untuk kulit putih. Namun, gelar pemimpin bijaksana tidak lama diembannya. Pada 1987 parlemen Zimbabwe mengubah konstitusi yang mengizinkannya menjadi presiden. Posisi itu membuat dia memegang kekuasaan tak terbatas seperti membubarkan parlemen, menerapkan operasi militer, hingga mencalonkan diri jadi presiden sampai kapanpun dia mau.

Awal 1990-an merupakan titik balik dari masa kejayaan kepemimpinan Mugabe. Sejak dia meloloskan undang-undang yang mengizinkan pengambilalihan separuh tanah milik kulit putih untuk pemukiman keluarga kulit hitam, dia mendapat kiritik dari komunitas internasional. Bahkan banyak yang mengancam akan menahan bantuan luar negeri untuk Zimbabwe.Hal itu menyebabkan perekonomian negara itu merosot. Dolar Zimbabwe mulai jatuh, inflasi meroket hingga 500 miliar persen. Pengangguran merajalela, bahan bakar kian langka dan penjarahan makanan mulai marak.Puncaknya, Mugabe menjadikan kekuasaannya sebagai lahan baginya untuk korup. Banyak tanah milik kulit putih yang dirampas dan bukan diberikan kepada warga kulit hitam, namun justru digunakan untuk memperkaya dia dan kroni-kroninya.Kini, usai pengunduran dirinya sebagai presiden pada Selasa (22/11), di bawah tekanan militer Zimbabwe, Mugabe membawa negaranya ke masa depan yang relatif tidak pasti. Banyak pihak yang mengajukan pertanyaan institusional mengenai siapa yang akan memimpin negara itu setelahnya hingga adakah kemungkinan militer mempertahankan kekuasaan di Zimbabwe selama beberapa waktu.Namun di tengah ketidakpastian itu, banyak pihak menilai pengunduran diri Mugabe ini akan menjadi kesempatan baru bagi Zimbabwe untuk membangun kembali demokrasi dan ekonomi yang lebih baik."Pengunduran diri Robert Mugabe memberi Zimbabwe kesempatan untuk menempa jalan baru yang bebas dari penindasan yang selama ini menjadi ciri khas kepemimpinannya," ujar perdana Menteri Inggris Theresa May, dikutip dari laman First Post, Rabu (22/11)."Dalam beberapa hari ini, kami melihat keinginan rakyat Zimbabwe untuk mengadakan kembali pemilu yang bebas dan adil. Ini juga menjadi kesempatan untuk membangun kembali ekonomi negara di bawah pemerintahan yang sah," lanjutnya.Pengamat dari Institut Keamanan untuk Pretoria, Derek Matyszak, menilai membangun kembali demokrasi dan ekonomi Zimbabwe akan menjadi tugas sangat berat. Namun, inilah yang diharapkan rakyat bisa dilakukan dalam waktu dekat."Saya rasa kita bisa melihat Emmerson Mnangagwa, wakil presiden yang dipecat Mugabe, disumpah untuk menggantikan posisinya dalam waktu dekat. Sejauh yang saya tahu, wakil presiden kedua Mphoko Phelekezela sedang tidak berada di Zimbabwe sekarang," ujar Matyszak.

"Kabinet harus berunding secepatnya jika tidak kunjung ada presiden ataupun wakil yang ditunjuk," tambahnya.Kendati demikian, Matyszak menganggap siapa pun yang akan mengambil alih posisi Mugabe hanya akan bertahan di posisi itu untuk sementara. Sebabnya, partai ZANU-PF memilih Mnangagwa sebagai pemimpin pengganti sambil menunggu pemilu yang dijadwalkan 2018 mendatang."Presiden pengganti hanya akan berada di posisi itu untuk sementara sambil menunggu keputusan ZANU-PF menunjuk calon pengganti Mugabe, meski Mnangagwa pun dijadikan kandidat untuk pemilihan umum pada tahun 2018," paparnya.Sementara itu, Matyszak menilai pemimpin yang baru kelak harus berusaha mengembalikan nama baik Zimbabwe di mata internasional dan membawa perekonomiannya kembali stabil."Pemimpin baru perlu menunjukkan wajah baru yang lebih ramah kepada masyarakat internasional mengingat sekarang negara ini sedang berada di ambang krisis ekonomi. Jika krisis itu tak teratasi, pasukan militer tidak akan digaji dan kudeta lain mungkin akan terjadi lagi," jelas Matyszak."Banyak yang perlu dilakukan dan mesti diselesaikan dengan sangat cepat," tandasnya.