Irak bersikap keras soal referendum, pemerintah Kurdi mulai goyah

Pemerintah Wilayah Otonomi Kurdi di Irak yang mulanya gencar ingin merdeka setelah menggelar jajak pendapat pada 16 Oktober lalu kini sepertinya mulai goyah. Setelah pemerintah Irak bereaksi dengan mengirim pasukan, dan berhasil merebut kembali sejumlah daerah diduduki pasukan Kurdi (Peshmerga, YPG) dengan cepat, kini mereka menawarkan bakal menunda deklarasi kemerdekaan asal diberi ruang buat berunding.Dilansir dari laman BBC, Rabu (25/10), Pemerintah Wilayah Otonomi Kurdi mengajukan gencatan senjata dengan pasukan Irak. Mereka nampaknya menyadari kalau hal itu terus berlanjut, maka impian merdeka mustahil tercapai dan malah mengorbankan banyak nyawa."Terus bertempur tidak akan memenangkan siapapun, dan malah menyeret negeri ini ke dalam kehancuran dan kekacauan," demikian pernyataan Pemerintah Kurdi.Irak mengabaikan referendum digelar pemerintah Kurdi. Mereka menyatakan jajak pendapat itu ilegal dan sudah meminta supaya kedua belah pihak duduk bersama di meja perundingan, buat menyelesaikan permasalahan. Perdana Menteri Irak, Haider al-Abadi, sudah meminta pemerintah Kurdi membatalkan apapun hasil pemungutan suara."Referendum mengancam perdamaian penduduk Irak dan membahayakan daerah itu," kata Al-Abadi.Di wilayah Kurdi memang terdapat sejumlah ladang minyak. Namun, pemerintah Irak sudah menguasai lapangan minyak di Provinsi Kirkuk. Memang sebagian besar penduduk di wilayah Kurdi memilih merdeka dan berpisah dari Irak. Sebab Kurdi menduduki empat besar suku bangsa terbesar di Timur Tengah. Di masa lalu, tepatnya era mendiang Saddam Husein, etnis Kurdi selalu ditindas sebelum diberi kewenangan otonomi pada 1991.Sayangnya, dua faksi di pemerintah Kurdi juga tidak akur. Yakni antara Partai Persatuan Patriot Kurdi (PUK) dan Partai Demokratik Kurdi (KDP).