Alami pemberontakan, Myanmar umumkan darurat militer

Kali ini junta menghadapi perlawanan etnis minoritas Kokang. Mereka juga ditindas seperti muslim Rohingya

Ardyan Mohamad
Oleh Ardyan Mohamad - Reporter
Alami pemberontakan, Myanmar umumkan darurat militer
Darurat militer Myanmar di Provinsi Kokang. ©2015 Merdeka.com/irrawaddy.org

Pemerintah Myanmar menyatakan darurat militer di Provinsi Kokang, wilayah timur negara yang berbatasan dengan Vietnam dan China itu.

Presiden Thein Sein mengatakan kekerasan meningkat, setelah pemberontak dari etnis minoritas setempat menyerang tentara Myanmar. Tembak-menembak pertama kali terjadi pada 9 Februari lalu seperti dilansir AsiaOne, Rabu (18/2).

"Darurat militer di Provinsi Kokang berlangsung minimal tiga bulan dan dapat diperpanjang bila dirasa perlu," kata Sein saat berpidato di televisi nasional.

Warga etnis Kokang dikabarkan membentuk pasukan bersenjata yang diberi nama Tentara Aliansi Demokratis Myanmar (MNDAA). Taktik gerilya yang efektif membuat MNDAA hanya kehilangan 26 pejuang selama dua pekan terakhir.

Sedangkan korban jiwa dari sisi tentara Myanmar sudah mencapai 47 orang sepekan terakhir.

Hanya saja MNDAA terlalu beringas. Pada Selasa (17/2), terjadi serangan terhadap konvoi Palang Merah Myanmar. Alhasil, dua pekerja medis luka akibat serangan para pemberontak.

China kabarnya akan membantu Myanmar untuk memadamkan pemberontakan MNDAA. Pertempuran antara tentara dan etnis Kokang dapat memicu gelombang pengungsi seperti 2009 lalu. Ketika itu, 10 ribu warga berbondong-bondong memasuki wilayah barat daya China.

Pemberontakan etnis Kokang pertama kali dimulai lima tahun lalu. Mereka menuntut otonomi khusus dan konsesi tambang. Ketidakpuasan etnis minoritas di Myanmar dipicu olehdominasi ekonomi warga dari suku Karen dan Mon-Khmer. Hal serupa juga menyebabkan pembantaian etnis minoritas muslim Rohingya.

Amerika Serikat berharap junta militer Myanmar masih bisa mencari negosiasi dengan pemberontak. Sementara PBB menyerukan semua pihak memberi ruang bagi pekerja kemanusiaan, terutama tenaga medis di wilayah konflik.

Rekomendasi