Merdeka.com - Situasi Hong Kong semakin memanas sejak aksi unjuk rasa tiga bulan lalu. Para pengunjuk rasa tidak setuju dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hong Kong. Unjuk rasa yang berakhir kekisruhan ini terjadi di beberapa titik, salah satunya di stasiun MRT Kwai Fong.

Suasana makin tak terkendali saat polisi dan pengunjuk rasa saling lempar batu hingga bom bensin. Polisi sampai menembakkan gas air mata untuk meredamkan sementara aksi unjuk rasa.

Lalu apa penyebab kekisruhan di Hong Kong? Berikut penjelasannya:

Masalah RUU Ekstradisi

Para pengunjuk rasa Hong Kong rata-rata milenial. Mereka menuntut agar RUU Ekstradisi dicabut dari usulan. Perlu diketahui, dua bulan lalu pemerintah Hong Kong mengusulkan rencana undang-undang ekstradisi. Jadi, jika ada yang melanggar undang-undang ini, para pelaku kejahatan akan diesktradisi ke China daratan.

Selama ini Hong Kong punya perjanjian ekstradisi dengan 20 negara, tapi tidak dengan China atau Taiwan. Lalu secara tiba-tiba pemerintah Hong Kong membuat RUU Ekstradisi sebagai hukuman ekstradisi ke China daratan. Hal ini membuat masyarakat resah.

Keresahan Masyarakat

RUU Ekstradisi bukan menjadi jalan keluar, malah menjadi sebuah ketakutan bagi masyarakat. Para pengunjuk rasa menentang RUU tersebut. Mereka takut jika para tahanan yang di ekstradisi ke China, mereka akan mendapat perlakukan semena-mena.

Para penentang takut para tahanan dikenakan penahanan sewenang-wenang, pengadilan yang tidak adil atau penyiksaan di bawah sistem peradilan China.

Maksud dari RUU Ekstradisi

Bukan tanpa alasan pemerintah Hong Kong membuat RUU Ekstradisi. Kepala Ekstekutif Hong Kong Carrie Lam menjelaskan maksud dari pembuatan RUU Ekstradisi tersebut. Menurutnya, RUU itu dibuat agar Hong Kong tidak menjadi surga para buronan.

Namun maksud dari Carrie Lam tak bisa diterima masyarakat Hong Kong. Mereka menilai RUU Ekstradisi itu akan membahayakan independensi hukum Hong Kong yang berbeda dengan hukum di China daratan.

Kabarnya, RUU Ekstradisi itu sudah ditangguhkan oleh pemerintah Hong Kong. Namun RUU itu belum dicabut. Masyarakat yang sampai hari ini masih berdemo, meminta RUU itu dicabut secepatnya.

Perbedaan Hukum Hong Kong dan China

Meski menjadi bagian dari China, namun Hong Kong punya perbedaan hukum. Hong Kong memiliki hukum 'Satu Negara, Dua Sistem'. Hukum ini berawal dari masa penjajahan Inggris di Hong Kong pada 1997.

Dalam sebuah perjanjian tahun 1898, Hong Kong berada dalam penguasaan Inggris sampai 30 Juni 1997. Karena masih dalam penguasaan Inggris, berarti peraturan di Hong Kong masih mengadopsi Inggris bukan China. Jadi, mulai dari pemerintahan hingga sistem hukum itu masih mengikuti Inggris.

Kemudian China ingin mengambil kembali Hong Kong. Saat itu Pemimpin China Zhou Enlai pada 1954 menegaskan "sebagian besar rakyat Hong Kong adalah China". Namun waktu belum tepat untuk mengambil wilayah itu.

Semakin rumit hubungan China dan Inggris saat memperebutkan Hong Kong. Jalan keluar ditemukan. Akhirnya kedua negara ini melakukan normalisasi dengan membuat Deklarasi Bersama Sino-Inggris pada 1984.

Dua tahun sebelumnya, atau bertepatan pada 1982, pemimpin China Deng Xiaoping mengusulkan 'Satu Negara, Dua Sistem' yang memungkinkan Hong Kong mempunyai regulasi berbeda dengan China. Artinya, meski satu negara namun punya dua sistem hukum berbeda.