Kepala Polisi Filipina Mundur karena Dugaan Terlibat Skandal Narkoba

Merdeka.com - Kepala Polisi Filipina Oscar Albayalde kemarin mengundurkan diri satu bulan sebelum masa pensiunnya tiba lantaran dia dituduh terlibat dalam mendaur ulang narkoba sitaan.

Presiden Rodrigo Duterte selama ini gencar mengkampanyekan perang terhadap narkoba dan dia mendapat restu dari banyak pemilihnya meski dunia internasional mengecam cara Duterte yang menghabisi orang diduga terlibat narkoba tanpa pengadilan.

Duterte sejauh ini membantah tudingan kepala polisinya terlibat narkoba.

Dilansir dari laman Asia One, Selasa (15/10), sejumlah saksi yang hadir di depan Senat menuding Albayalde melindugi aparat yang menyita narkoba kemudian menjualnya kembali ke pasar gelap.

Albayalde menyangkal tuduhan itu dan memutuskan mundur.

Kemarin dia mengatakan dirinya dibuat terlibat dalam skandal ini dan dia ingin mundur untuk memberi kesempatan polisi baru.

"Setelah mempertimbangkan masak-masak, saya akhirnya memutuskan untuk menyerahkan jabatan saya sebagai kepala polisi nasional Filipina," kata Albayalde dalam pidatonya kepada para pejabat kepolisian.

Muak dengan Segala Tuduhan

Albayalde merupakan kepala polisi kedua di masa Duterte di institusi kepolisian beranggotakan 191.000 personel. Dia tadinya adalah kepala kepolisian Provinsi Pampangan. Di provinsi itu 13 pejabat polisi dituduh mencuri 160 kilogram narkoba yang disita pada 2013.

Saksi di Senat kemudian mengatakan Albayalde berupaya menggagalkan pemecatan 13 anggotanya.

Juru bicara presiden, Salvador Panelo mengatakan kepada ANC News, kemungkinan Albayalde mundur karena dia sudah merasa muak dengan segala tuduhan.

"Dia ingin membersihkan keseluruhan organisasinya dari segala tuduhan buruk tentang dia dan lembaganya," kata Panelo.

Albayalde akan resmi mundur pada 8 November mendatang.

Kepolisian Filipina mengatakan mereka sudah membunuh lebih dari 6.700 tersangka pengedar narkoba yang menolak ditangkap dan mereka membantah terlibat dalam pembunuhan rahasia ribuan lagi tersangka narkoba lainnya.

Sebanyak 47 negara anggota Dewan Hak Asasi PBB Juli lalu sepakat mengeluarkan resolusi untuk menyelidiki tindakan represif aparat Filipina dalam memerangi narkoba.

Duterte mengecam resolusi PBB itu.