Kemlu RI Tegaskan Keikutsertaan Indonesia di Board of Peace Bukan Normalisasi Politik dengan Pihak Tertentu

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menegaskan bahwa kehadiran Indonesia di Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian tidak boleh ditafsirkan sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak tertentu, atau sebagai legitimasi terhadap kebijakan negara tertentu.

Juru Bicara II Kemlu RI, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, menjelaskan bahwa partisipasi Indonesia dalam forum ini berlandaskan pada mandat untuk stabilisasi, perlindungan warga sipil, penyaluran bantuan kemanusiaan, dan dukungan untuk rekonstruksi Gaza, Palestina.

"Keikutsertaan didasarkan pada mandat stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Gaza di Palestina, sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025)," ujar Nabyl dalam keterangan resminya pada Kamis (12/2/2026).

Ia menegaskan bahwa keanggotaan negara mana pun dalam Board of Peace tidak mengubah posisi prinsip Indonesia terkait isu Palestina. Menurut Nabyl, baik di BoP maupun di forum internasional lainnya, Indonesia secara konsisten menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil di Gaza, mengecam pelanggaran hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional, dan mendesak akses bantuan kemanusiaan yang tidak terhambat.

Solusi Dua Negara

Selain itu, Indonesia tetap mendorong realisasi Solusi Dua Negara sebagai langkah penyelesaian konflik Palestina-Israel. Dalam konteks proses perdamaian, Indonesia melihat keterlibatan semua pihak yang berkonflik sebagai elemen penting dalam mencapai solusi yang komprehensif dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, Indonesia akan memanfaatkan keanggotaannya di Board of Peace untuk mendorong Otoritas Palestina agar terlibat aktif dalam setiap proses yang diadakan oleh forum tersebut.

"Kami memastikan seluruh proses tetap berorientasi pada kepentingan Palestina dan menghormati hak-hak dasar rakyat Palestina, serta mendorong terwujudnya solusi dua negara," tegas Nabyl.