India Tertibkan Pedagang Kaki Lima yang Jual Makanan Non-Vegetarian di Jalan Utama

Merdeka.com - Pemerintah di Ahmedabad, India telah memerintahkan penertiban lapak pedagang kaki lima yang menjual makanan non vegetarian di jalan-jalan utama kota itu, kota keempat di negara bagian Gujarat yang melakukan langkah ini dalam beberapa hari terakhir.

Dalam perintah pada Senin, Korporasi Kota Ahmedabad mengatakan pihaknya akan menerbitkan kios yang menjual makanan non-vegetarian dari jalan-jalan utama kota itu termasuk yang berjaral 100 meter dari sekolah, kampus, dan tempat ibadah.

Ketua komite perencanaan kota Korporasi Kota Ahmedabad, Devang Dani mengatakan kepada kantor berita ANI, eksekusi perintah itu akan mulai pada Selasa.

Larangan ini muncul beberapa hari setelah korporasi kota di kota Rajkot, Bhavnagar, dan Vadodara di Gujarat, yang dikuasai partai sayap kanan Bharatiya Janata Party (BJP), mengambil tindakan yang sama.

Gujarat, salah satu negara bagian terkaya di India, merupakan kampung halaman Perdana Menteri Narendra Modi, yang menjabat sebagai kepala menteri selama hampir 13 tahun sebelum memenangkan pemilu nasional pada 2014.

Pemerintahan sipil di Vadodara dan Rajkot bahkan memerintahkan penjaga toko dan pedagang asongan menutup makanan non vegetarian seperti telur, mengatakan “itu dapat menyinggung sentimen Hindu”.

Disebutkan juga asap yang muncul dari lapak-lapak itu bisa menyebabkan masalah kesehatan masyarakat.

“Praktik menampilkan daging, ikan, dan telur di lapak-lapak telah berlangsung beberapa tahun tapi ini saatnya untuk menghentikannya,” ketua komite Korporasi Kota Vadodara, Hitendra Patel, dikutip dari Al Jazeera, Rabu (17/11).

Kepala Menteri Gujarat, Bhupendra Patel menyampaikan pada Senin, larangan tersebut bukan soal “pertanyaan tentang makanan vegetarian dan non-vegetarian”.

“Orang bebas memakan apapun yang mereka inginkan. Tapi makanan yang dijual di lapak seharusnya tidak menyinggung dan lapak-lapak seharusnya tidak mengganggu alur lalu lintas,” jelasnya kepada wartawan.

Juru bicara BJP di Gujarat, Yamal Vyas, mengklaim keputusan itu diambil pemerintah kota, bukan partainya.

“Itu bukan keputusan BJP. Itu keputusan korporasi kota. Partai secara keseluruhan belum mengambil sikap apapun soal isu ini,” ujarnya.

“BJP tidak keberatan dengan makanan non vegetarian. BJP keberatan dengan makanan yang tidak higienis.”

Ciptakan polarisasi

Oposisi dari partai Kongres mengatakan BJP ingin mengalihkan perhatian publik dari isu-isu utama termasuk pengangguran dan melonjaknya harga barang kebutuhan.

“BJP gagal menepati janjinya kepada rakyat, baik itu pengangguran maupun air bersih, Agenda utama BJP adalah menciptakan polarisasi dengan mengangkat isu lain,” kata juru bicara partai Kongres Gujarat, Manish Doshi kepada Al Jazeera.

Doshi mengatakan larangan untuk pedagang non vegetarian di kota-kota di Gujarat merupakan “gimmick pemilihan” yang dilakukan BJP untuk memperdalam perpecahan umat beragama di negara bagian tersebut.

“Ini sangat bahaya bagi demokrasi kita,” kata Doshi.

Shamshad Pathan, politisi dari All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (AIMIM) di Gujarat, mengatakan kepada Al Jazeera, keputusan itu akan melukai warga miskin dan menyebutnya bagian agenda terselubung BJP untuk menguntungkan perusahaan multinasional.

“Mayoritas pedagang di Gujarat yang menjual makanan non vegetarian adalah Muslim, Dalit atau Adivasis (masyarakat adat). Ini untuk menargetkan mereka dan menguntungkan korporasi besar,” jelas Pathan.