Merdeka.com - Perusahaan jejaring sosial Facebook dua hari lalu mengumumkan telah menghapus 3 miliar akun palsu dari Oktober hingga Maret, dua kali lebih banyak dari enam bulan sebelumnya.

Hampir sebagian besar dari akun-akun itu berhasil ketahuan sebelum digunakan secara aktif di media sosial.

Dilansir dari laman the Associated Press, dalam laporan terbaru, Facebook mengatakan ada peningkatan tajam jumlah akun-akun yang dipakai untuk merusak. Meski sebagian besar akun palsu itu berhasil diblokir dalam hitungan menit sebelum aktif, penggunaan komputer untuk menentukan jutaan akun palsu sekaligus juga berarti masih ada akun-akun berhasil lolos.

Alhasil, Facebook memperkirakan ada sekitar 5 persen dari 2,4 miliar akun aktif adalah palsu, atau sekitar 119 juta. Angka ini naik dari sebelumnya yaitu 3-4 persen dari enam bulan sebelumnya.

Peningkatan angka itu menunjukkan Facebook menghadapi akun-akun yang dibuat oleh komputer untuk menyebarkan spam, berita palsu, dan materi lainnya. Di saat 'perangkat perang' Facebook makin baik, ternyata para pembuat akun palsu juga makin hebat.

Facebook kini menghadapi tantangan kian tantangan, dari mulai berita palsu, campur tangan pemilu, ujaran kebencian, dan penghasut kekerasan di AS, Myanmar, India, dan tempat lainnya.

Facebook dua hari lalu juga mengatakan sudah menghapus 7,3 juta unggahan, foto, dan materi lainnya karena melanggar aturan tentang ujaran kebencian. Angkanya mencapai 5,4 juta dalam enam bulan terakhir.

Facebook menuturkan dalam tiga bulan pertama di 2019 mereka menemukan 65 persen ujaran kebencian lebih dulu sebelum ada orang melapor. Angka itu menunjukkan peningkatan dari 52 persen di kuartal ketiga 2018.

Facebook mempekerjakan ribuan pegawai untuk memeriksa unggahan, foto, komentar, dan video yang dianggap melanggar aturan. Sebagian unggahan juga terdeteksi bukan oleh manusia, tapi oleh kecerdasan buatan (AI). Baik manusia dan AI masih tidak luput dari kesalahan, dan Facebook dianggap bias politik.

Salah satu yang menjadi masalah bagi Facebook adalah kurangnya prosedur otentikasi identitas mereka yang membuat akun.

Sebagian kalangan menyerukan proses otentikasi yang lebih ketat tapi itu juga dilematis. Banyak orang, termasuk pengamat PBB bidang kebebasan berpendapat David Kaye mengatakan penting untuk membolehkan orang membuat akun dengan nama samaran bagi para aktivis pembela hak asasi dan lainnya yang nyawanya bisa terancam.

CEO Facebook Mark Zuckerberg menyerukan pemerintah menetapkan aturan yang menentukan mana materi yang dianggap berbahaya atau bermasalah lainnya. Tapi hingga saat ini seperti apa aturan itu dan apakah para pendukung kebebasan berekspresi akan sepakat dengan aturan itu juga masih belum jelas.