36 Negara di Dewan HAM PBB Kutuk Saudi karena Bunuh Jurnalis Jamal Khasoggi
Merdeka.com - Sebanyak 36 negara di Dewan HAM PBB dua hari lalu mengutuk Arab Saudi atas pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi.
Sebuah pernyataan yang dibacakan oleh Islandia atas nama sekelompok negara menyatakan "keprihatinan signifikan" tentang pelanggaran yang dilaporkan di Arab Saudi dan menuntut keadilan setelah pembunuhan Khashoggi.
"Investigasi atas pembunuhan itu harus cepat, efektif dan menyeluruh, independen dan tidak memihak, dan transparan. Mereka yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban," tambah pernyataan yang dibacakan oleh Duta Besar Islandia untuk PBB di Jenewa, Harald Aspelund, dikutip dari NDTV India, Sabtu (9/3).
Ia meminta pihak berwenang Saudi "untuk mengungkapkan semua informasi yang tersedia" tentang penyelidikannya sendiri ketika bekerja sama dengan penyelidikan PBB yang terpisah mengenai kematian Jamal Khashoggi.
Pernyataan itu didukung oleh negara-negara Uni Eropa, Australia, Kanada, dan Selandia Baru.
Organisasi masyarakat sipil, Human Rights Watch (HRW) mengatakan pernyataan itu adalah "aksi kolektif pertama" di Dewan HAM tentang situasi hak asasi manusia di Arab Saudi, yang selama ini dianggap kerapp berhasil menghindari kritik di badan PBB tersebut.
Langkah Penting Menuju Keadilan
Direktur HRW Jenewa John Fisher menyebutnya "langkah penting menuju keadilan" dan mendesak "lebih banyak pengawasan" terhadap negara itu.
Menanggapi pernyataan itu, Duta Besar Arab Saudi untuk PBB di Jenewa mengutuk penggunaan "pernyataan bersama untuk tujuan politik."
"Gangguan dalam urusan dalam negeri dengan kedok membela hak asasi manusia sebenarnya merupakan serangan terhadap kedaulatan kita," kata duta besar Abdulaziz Alwasil.
Khashoggi, seorang kontributor Washington Post dan pengkritik Putra Mahkota Mohammed bin Salman, dibunuh di konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober.
Arab Saudi awalnya mengatakan tidak tahu nasib Jamal Khashoggi, namun kemudian mengubah pengakuannya setelah dunia mendesak Riyadh untuk bersikap transparan.
Sejak itu Negeri Petrodollar menyalahkan "sekelompok agen jahat" atas kematian Khashoggi dan jaksa penuntut umum kerajaan telah mendakwa 11 orang atas pembunuhannya.
Pelapor khusus PBB untuk eksekusi di luar proses hukum dan sewenang-wenang, Agnes Callamard, sedang melakukan penyelidikan atas pembunuhan tersebut.
Tetapi Callamard adalah seorang ahli hak asasi manusia independen yang tidak berbicara untuk PBB. Di sisi lain, komunitas internasional telah menyerukan Sekretaris Jenderal Antonio Guterres untuk mendorong penyelidikan penuh yang didukung PBB.
Sebuah film dokumenter mengklaim telah mengungkap nasib jasad jurnalis Arab Saudi, Jamal Khashoggi yang tewas terbunuh di Konsulat Saudi di Istanbul pada Oktober 2018.
Film itu, yang disusun oleh Al Jazeera Arabic dan tayang Minggu pekan lalu, mengklaim bahwa kemungkinan besar jasad Khashoggi dibakar dalam oven besar di kediaman jenderal Konsulat Saudi di Istanbul, demikian seperti dikutip dari Al Jazeera, Selasa 5 Maret 2019.
Reporter: Rizki Akbar Hasan
Sumber: Liputan6.com
(mdk/pan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sejumlah Negara Muslim Tetapkan Idulfitri Jatuh 10 April, Saudi akan Rayakan dengan Kembang Api dan Konser Musik
Baca SelengkapnyaArab Saudi Masih Tetap Ingin Normalisasi dengan Israel Setelah Perang di Gaza Usai
Baca SelengkapnyaKonvensi ini lahir sebagai tanggapan terhadap tantangan yang dihadapi oleh banyak negara yang berjuang untuk melawan diskriminasi rasial.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca SelengkapnyaSaudi Tegaskan, "Tidak Ada Normalisasi dengan Israel Tanpa Kemerdekaan Palestina dan Agresi di Gaza Dihentikan"
Baca SelengkapnyaDiketahui, seleksi PPIH Arab Saudi tingkat pusat diawali dengan proses pendaftaran dan seleksi berkas dari 11 - 19 Januari 2024
Baca SelengkapnyaJenderal pensiunan Kopassus baru-baru ini bertemu dengan Menteri Pertahanan Arab Saudi.
Baca SelengkapnyaIndonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaMelalui akun media sosialnya, Kapolri menyebut NU menjadi salah satu pilar bangsa dalam mengisi kemerdekaan
Baca Selengkapnya