CEK FAKTA: Waspada Surat Palsu Program Alokasi Dana Rp250 Juta dari KKP
Merdeka.com - Beberapa waktu yang lalu beredar surat perihal program dana alokasi khusus yang mengatasnamakan Dirjen Perikanan Budidaya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Dalam surat tersebut, disebutkan penerima dana alokasi khusus mendapatkan bantuan sebesar Rp250 juta.
Kemudian surat yang beredar ditantatangani oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Dr. Ir Slamet Soebjakto. Surat itu memiliki tanggal dipublikasikan pada 7 Oktober 2020.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui media sosialnya, memastikan surat yang beredar adalah surat palsu. KKP meminta masyarakat untuk tetap waspada terhadap modus penipuan.
©Instagram KKP"Hati-hati hoaks ya #SahabatBahari
Beberapa waktu lalu, beredar surat palsu perihal Program Dana Alokasi Khusus Bantuan Sarana Prasarana Perikanan Tahun Anggaran 2020 atas nama kelompok KUB Sejahtera dan KUB Nelayan Pasar Minggu. Nah, tetap selalu waspada dan segera lapor jika ada kejanggalan melalui aparat berwajib." tulis KKP di akun Instagramnya.
Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan, pastikan itu berasal dari sumber terpercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca SelengkapnyaAnggaran makan siang gratis itu pasti lebih tinggi dari seluruh anggaran Kemendikbudristek.
Baca Selengkapnya"Penyidik memang membutuhkan keterangan dari pihak keluarga intinya, dalam rangka menelusuri aliran uang dan aset," kata Ali
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Setiap pasangan calon diperbolehkan menerima sumbangan dari sejumlah pihak.
Baca SelengkapnyaSaat ini banyak modus penipuan yang dilakukan di bidang keuangan dengan memanfaatkan media sosial.
Baca SelengkapnyaMasyarakat belum memiliki KTP tetapi sudah didata dapat menggunakan surat keterangan bahwa mereka telah melakukan perekaman bisa digunakan saat Pemilu
Baca SelengkapnyaPemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaArief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca SelengkapnyaHal ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh seluruh petani dalam memenuhi kebutuhan pupuk.
Baca Selengkapnya