Wakil Menteri PU Janji Gaji Petugas OP Akan Dibayar Setelah Blokir Anggaran Dibuka
Kisruh gaji OP di Kementerian PU mencuat saat kabar efisiensi anggaran.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menjamin pembayaran gaji petugas operasi dan pemeliharaan (OP) di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) akan segera dilakukan, setelah pemblokiran anggaran Kementerian PU dibuka oleh Kementerian Keuangan.
Diana lantas meminta maaf atas adanya keterlambatan pembayaran gaji petugas OP, imbas pemblokiran anggaran Kementerian PU.
"Saat ini kami baru saja selesai Pembukaan blokir anggaran, dan sedang dalam proses pengajuan Pembayar gaji ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat," ujar Diana di kantornya, Jakarta, Rabu (12/3).
Menurut estimasinya, para petugas OP yang bertugas menjaga infrastruktur seperti jaringan irigasi akan segera terima gaji pekan ini, atau paling lambat sebelum memasuki masa libur panjang Lebaran 2025 per 28 Maret.
"Pembayaran gaji petugas OP ditargetkan dapat diselesaikan minggu ini. mudah-mudahan minggu ini kita bisa, paling lambat tanggal 26 (Maret) sebelum libur," kata Diana.
Lebih lanjut, ia menceritakan, blokir anggaran Kementerian PU dibuka usai pihaknya berkirim surat ke Kementerian Keuangan. Berdasarkan Surat Penetapan Revisi Anggaran (SPRA), anggaran Kementerian PU sudah mulai cair sejak akhir Februari 2025 lalu.
"Artinya sudah berproses ya. Mudah-mudahan nanti akan ada cair lagi. Tapi kita masih berupaya nih, masih berkoordinasi lagi dengan teman-teman Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan diizinkan untuk itu," ungkapnya.
Tepis Isu PHK
Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo menepis isu bahwa petugas OP terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Imbas efisiensi anggaran 2025, dimana Kementerian PU terkena pemangkasan jumbo mencapai Rp 81,38 triliun.
Dody menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Para petugas hanya menunggu perpanjangan kontrak yang akan dilakukan setelah anggaran tersedia.
"Petugas OP adalah garda terdepan dalam menjaga irigasi yang menopang ketahanan pangan nasional mendukung program yang menjadi prioritas Presiden Prabowo. Tanpa mereka, swasembada pangan bisa terganggu," kata Dody beberapa waktu lalu.
Menurut dia, kehadiran petugas OP jadi bagian tak terpisahkan dalam mencapai swasembada pangan, khususnya untuk keberlanjutan irigasi.
"Kementerian PU terus mengupayakan agar para petugas OP dapat kembali bekerja seiring dengan ketersediaan anggaran," imbuhnya.
Adapun Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian PU diusulkan menerima anggaran Rp10,7 triliun. Termasuk untuk operasi dan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air.
"Saat ini, pemeliharaan rutin tetap berjalan secara terbatas, sementara pemeliharaan berkala menunggu eksekusi anggaran dari Kementerian Keuangan," terang Dody.
Kelanjutan IKN Turut Terkena Imbas
Kebijakan efisiensi anggaran juga turut menimpa proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Kelanjutan pembangunan proyek ibu kota baru belum ada kelanjutan lantaran anggaran IKN kena blokir Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
Pemblokiran anggaran IKN terjadi lantaran adanya efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, alokasi dana negara untuk kelanjutannya masih menunggu persetujuan Komisi V.
"Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada, kan anggaran kita diblokir semua," ujar Dody beberapa waktu lalu.